RADARBEKASI.ID, BEKASI – Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa lelah harus disembunyikan. Senyum dipaksakan, bahu ditegakkan, dan keluhan ditelan rapat-rapat. Padahal, di balik wajah yang tampak baik-baik saja, tak sedikit yang menyimpan kelelahan mental berkepanjangan. Fenomena inilah yang membuat masalah kesehatan mental kerap menyerupai gunung es, yang tampak hanya sebagian kecil, sementara beban sebenarnya tersembunyi jauh di bawah permukaan.
Kekhawatiran tentang masa depan, tekanan ekonomi keluarga, tuntutan sosial, hingga perbandingan tanpa henti dengan pencapaian orang lain menjadi beban yang perlahan menggerus kesehatan mental, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Banyak dari mereka memilih diam, menyangkal rasa lelah, dan terus melangkah seolah semuanya terkendali.
Gambaran ini sejalan dengan data nasional. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengakui, persoalan kesehatan mental di Indonesia masih jauh dari potret sebenarnya. Melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), angka gangguan kesehatan mental yang terdeteksi masih sangat rendah. Pada anak dan remaja, prevalensinya berada di kisaran 5 persen. Pada kelompok dewasa, angkanya bahkan di bawah 1 persen. Padahal, estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan satu dari delapan hingga satu dari sepuluh orang berpotensi mengalami gangguan kesehatan jiwa.
“Inilah yang kami sebut the tip of the iceberg,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI belum lama ini. “Jika penduduk Indonesia sekitar 280 juta jiwa, maka minimal ada 28 juta orang yang punya masalah kejiwaan.”sambungnya.
Data Kementerian Kesehatan per 1 Januari 2026 mencatat lebih dari 27 juta penduduk telah menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa melalui CKG. Hasilnya menunjukkan ketimpangan mencolok antar kelompok usia. Anak usia sekolah dan remaja mencatat angka gejala depresi dan kecemasan tertinggi. Sebanyak 4,8 persen atau 363.326 orang terdeteksi mengalami gejala depresi, sementara 4,4 persen atau 338.316 orang menunjukkan gejala kecemasan.
Sebaliknya, pada kelompok dewasa dan lansia, gejala depresi tercatat sebesar 0,9 persen atau 174.579 orang, sedangkan kecemasan sebesar 0,8 persen atau 153.903 orang. Angka yang rendah ini, menurut Budi, bukan berarti kelompok dewasa lebih sehat secara mental, melainkan karena banyak masalah tidak terungkap. Banyak orang dewasa terbiasa menyembunyikan luka batin, menganggap cemas dan lelah sebagai bagian wajar dari hidup.
Temuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mulai membenahi layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selama bertahun-tahun, urusan kesehatan mental nyaris tidak memiliki tata laksana yang jelas di puskesmas.
“Sekarang kami sudah menyusunnya, baik untuk yang membutuhkan obat maupun layanan psikologis seperti konseling,” ujar Budi. Sistemnya tengah dibangun agar layanan kesehatan mental bisa diakses lebih dekat dengan masyarakat.
Gangguan yang dimaksud mencakup depresi, gangguan kecemasan, ADHD, hingga skizofrenia. Namun dalam kehidupan sehari-hari, gangguan ini sering hadir dalam bentuk yang samar: rasa khawatir berlebihan, kelelahan emosional, sulit tidur, atau perasaan tertinggal dalam kompetisi sosial.
Naila (21), remaja yang tinggal di Bekasi Selatan, pernah berada di fase itu. Ia mengaku mengalami kecemasan, meski sulit memberi label pasti pada apa yang ia rasakan.
“Cemas pernah. Kalau depresi, saya kurang tahu, atau mungkin saya tidak aware,” katanya pelan. Kekhawatiran akan masa depan dan tekanan sosial menjadi pemicunya. “Melihat proses orang-orang yang sudah sukses, rasanya berat,” ujarnya.
Di saat kecemasan datang, Naila sering merasa sendirian. Ia belum pernah mendatangi psikolog. Bukan karena menolak bantuan profesional, tetapi karena akses dan biaya masih menjadi pertimbangan besar. “Takut biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kualitasnya. Sulit cari psikolog yang bagus dan terjangkau,” katanya.
Bagi Naila, lingkar pertemanan menjadi ruang aman. Teman-teman yang mau mendengar tanpa menghakimi membantunya memvalidasi emosi dan mencari solusi. Menurutnya, sekadar refreshing atau melarikan diri dari masalah tidak cukup. Banyak orang justru memaksa diri tampil baik-baik saja dan berkompromi dengan beban yang terus menumpuk.
“Yang paling utama itu cara individu mau mendengarkan individu lain,” ucapnya.
Psikolog dan Konsultan Psikologi Neil Aldrin menegaskan, masalah kesehatan mental tidak identik dengan “sakit jiwa”. Mengacu pada data Menkes, ia menilai jutaan orang Indonesia hidup dalam tekanan psikologis tanpa penanganan memadai. Kondisi ini bisa dialami siapa saja, dari pekerja level bawah hingga pemilik usaha, terutama ketika seseorang dipaksa terus kuat tanpa ruang jeda.
“Banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tapi sebenarnya sudah lelah secara mental,” kata Neil. Faktor pemicunya beragam, mulai dari tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, hingga ekspektasi keluarga dan lingkungan. Ironisnya, kalimat yang terdengar positif seperti “harus kuat” atau “jangan mengeluh” justru sering memperparah keadaan.
“Itu membuat orang menunda mencari bantuan. Mereka sebenarnya sudah berteriak, tapi disuruh diam dan bertahan,” ujarnya. Menurut Neil, emosi bukan hal paling berbahaya. Yang lebih berisiko adalah pola pikir keliru yang dibiarkan berlarut-larut tanpa intervensi.
Neil menilai masyarakat Indonesia masih reaktif dalam menyikapi kesehatan mental. Kepedulian baru muncul ketika kondisi sudah terpuruk. Karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih praktis dan aplikatif. Program seperti CKG, menurutnya, sudah baik sebagai pintu masuk, tetapi harus diikuti dengan layanan lanjutan yang nyata. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan tenaga profesional yang mudah diakses.
Di Kota Bekasi, hasil skrining kesehatan mental melalui CKG juga menunjukkan angka yang relatif rendah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Satia Sriwijayanti mengatakan, sebagian besar temuan CKG masih didominasi penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. “Untuk kesehatan mental, angkanya tidak terlalu banyak,” ujarnya.
Pemeriksaan kesehatan mental dilakukan melalui kuesioner yang menggambarkan kondisi psikologis seseorang. Satia mengimbau warga menjawab pertanyaan secara jujur. “Tidak perlu mencari jawaban paling baik. Ceritakan apa yang dirasakan. Deteksi dini akan memudahkan penanganan,” katanya.
Pada 2025, cakupan warga Kota Bekasi yang mengakses CKG mencapai 44 persen, masih di bawah target 45 persen. Tahun ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan partisipasi. Setiap warga berkesempatan menjalani pemeriksaan satu kali dalam setahun sebagai bagian dari skrining kesehatan fisik, mental, dan sosial.
“Sosial artinya warga tetap bisa produktif,” ujar Satia.
Ke depan, kesehatan mental diperkirakan akan menjadi isu yang semakin mendesak. Kementerian Kesehatan berencana memperkuat sistem layanan kesehatan jiwa di puskesmas dengan tata laksana yang mencakup terapi farmakologis dan layanan konseling. Harapannya, gunung es masalah kesehatan mental tak lagi hanya tampak di puncaknya melainkan bisa diurai sebelum beban di bawah permukaan kian membesar.(sur)
