RADARBEKASI.ID, BEKASI – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, berjanji akan menuntaskan persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Bekasi.
“Pokoknya kita beresin masalah ini. Hari ini mungkin tidak bisa maksimal, tapi saya akan berusaha maksimal agar ini (banjir,red) tidak terulang lagi,” ujar Dody, kepada wartawan saat meninjau penanganan banjir di Desa Setiamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Sabtu (25/1).
Dody menjelaskan, desain teknis penanganan banjir di Kabupaten Bekasi sebenarnya telah disusun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU. Namun, desain tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, terdapat sejumlah titik krusial yang membutuhkan pembebasan lahan sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara cepat tanpa koordinasi lintas pemerintah.
“Berikutnya saya akan berdiskusi dengan Plt Bupati dan gubernur karena ada permasalahan lahan yang harus dibebaskan,” katanya.
Seperti Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL), Dody menegaskan bahwa penanganannya tidak cukup hanya dengan melakukan pelebaran sungai. Dibutuhkan pendekatan komprehensif dari hulu hingga hilir.
“Diperlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup pengelolaan aliran dari hulu ke hilir, pengendalian sedimentasi, pengamanan bantaran, serta integrasi dengan sistem drainase kawasan,” katanya.
Dody menegaskan, penanganan banjir di Kabupaten Bekasi tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar solusi yang diambil benar-benar menyeluruh dan berkelanjutan.
“Penanganan banjir di Bekasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan. Beberapa pekerjaan membutuhkan penyelesaian persoalan lahan serta sinergi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Dody.
Ia menambahkan, apabila hingga Mei–Juni mendatang terdapat perkembangan signifikan, termasuk kesiapan daerah dan penambahan akses penanganan, pihaknya akan mematangkan langkah lanjutan untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Jika hingga Mei –Juni terdapat perkembangan signifikan, termasuk penambahan akses dan kesiapan daerah, maka kami akan mematangkan langkah lanjutan untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” terangnya. (oke)
