RADARBEKASI.ID, BEKASI – Normalisasi Kali Bekasi belum juga menyentuh area hilir, tepatnya di wilayah utara Kota Bekasi. Sementara, satu per satu rumah warga yang berada di bantaran kali kini dalam bahaya lantaran tebingan sungai terus tergerus.
Pantauan Radar Bekasi di Kelurahan Telukpucung, pengikisan tanah di bantaran Kali Bekasi semakin meluas. Ini menyebabkan fondasi rumah warga retak, bahkan ada bangunan yang tak lagi aman dihuni. Kerusakan rumah akibat gerusan tanah kembali terjadi akhir pekan lalu. Beberapa rumah lain yang lebih dulu terdampak juga terus mengalami pengikisan, meski belum sampai merusak bangunan.
Warga mengaku sudah bertahun-tahun bertahan dengan upaya swadaya, menghabiskan puluhan juta rupiah untuk menahan gerusan tanah. Proyek normalisasi dan tanggul sempat menjadi harapan besar.
“Saya dari dulu mengharapkan. Waktu ada kabar pemerintah pusat kerja sama untuk normalisasi, saya senang sekali,” kata Kamil Sofyan, warga RT 03/02 Telukpucung.
Namun harapan Kamil telah digerus arus sungai. Dia mengaku telah kehilangan hampir 100 meter tanahnya. Salah satu rumah miliknya kini tak bisa lagi ditempati karena terlalu berisiko.
“Setiap kali air kiriman dari Bogor datang, saya selalu waswas. Dulu masih ada rumah-rumah lain di depan, sekarang rumah saya langsung berbatasan dengan kali,” tuturnya.
Ia menegaskan lahannya bersertifikat dan berharap ada perhatian serius dari pemerintah sebelum korban berikutnya benar-benar jatuh.
“Mudah-mudahan saja ada perhatian dari pemerintah,” ucapnya lirih.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengakui kelanjutan program normalisasi dan pembangunan tanggul Kali Bekasi belum jelas arahnya. Padahal, sejumlah titik krusial bahkan di hulu saja belum tuntas dikerjakan.
“Untuk pembuatan tanggul di beberapa titik masih menyisakan PR. Contoh di Pondok Gede Permai belum selesai tanggulnya. Lalu di Pondok Mitra Lestari, saat banjir 2025 wilayah Galaxy terendam karena tanggul di ujung dekat pintu masuk PML belum selesai,” ujarnya, Selasa (27/1).
Program normalisasi Kali Bekasi sendiri digagas pemerintah pusat pascabanjir besar 2020 pada era Presiden Joko Widodo. Nilai anggaran yang disiapkan untuk penanganan banjir dari hulu hingga hilir mencapai lebih dari Rp4 triliun. Namun hingga kini, warga di hilir masih menunggu bukti nyata.
Latu menyebut DPRD akan segera memanggil dinas terkait, terutama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, untuk menggelar rapat dengar pendapat bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sebagai pemegang kewenangan.
“Beberapa waktu ke depan kami akan menanyakan langsung kelanjutan program ini. Jangan sampai warga terus berada dalam ancaman,” tegasnya.
Menurutnya, normalisasi di wilayah padat permukiman memang tidak mudah karena berbenturan dengan pembebasan lahan hak milik. Namun, ia menilai hal itu tak bisa dijadikan alasan berlarut-larut ketika keselamatan warga dipertaruhkan.
Akhir pekan lalu, ancaman itu kembali jadi kenyataan. Sejumlah rumah warga rusak setelah tanah di bawah bangunan terkikis akibat naiknya debit Kali Bekasi. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan.
“Kalau sudah seperti ini, keselamatan warga yang paling utama. Segera pindah sementara ke rumah keluarga atau tetangga yang lebih aman,” kata Latu.
Di sisi lain, persoalan status lahan juga berpotensi menimbulkan polemik. Latu menegaskan perlu kepastian apakah tanah warga yang hilang akibat pengikisan berada di dalam Garis Sempadan Sungai (GSS) atau tidak. Pasalnya, tak sedikit lahan di sempadan sungai yang sudah bersertifikat.
“Perlu dicocokkan dengan peta BBWSCC agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” ujarnya. (sur)
