RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pembangunan kawasan wisata air Tirta Kalimalang terus dikebut. Namun dibalik ambisi menjadikannya magnet baru rekreasi warga, muncul peringatan soal potensi pencemaran lingkungan hingga kemacetan di sekitar lokasi.
Komisi II DPRD Kota Bekasi yang meninjau langsung proyek tersebut menekankan, kesiapan teknis tak boleh kalah cepat dari laju pembangunan fisik.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, mengatakan pihaknya telah menerima pemaparan rencana pengelolaan lingkungan dari pengelola. Salah satu yang disiapkan adalah pembangunan saluran air untuk mencegah limbah usaha mengalir langsung ke Kalimalang.
BACA JUGA: Harga Sewa Booth Kontainer di Kawasan Tirta Kalimalang Dinilai ‘Mencekik’ Pelaku UMKM
“Sebagian sudah dikerjakan, tapi belum terlihat menyeluruh karena masih tahap perencanaan. Nanti kita lihat lagi sebelum grand opening,” ujarnya.
Ia mengingatkan, potensi pencemaran tak hanya berasal dari limbah cair pelaku usaha, tetapi juga sampah dari pengunjung. Jika tak dikelola serius, tumpukan sampah bukan hanya merusak kualitas air, tetapi juga bisa memicu banjir.
Menurutnya, pengelola telah menyiapkan petugas kebersihan dan fasilitas tempat sampah. Namun, perencanaan yang baik harus dibuktikan lewat pelaksanaan yang konsisten di lapangan.
“Secara konsep sudah bagus, tinggal implementasinya. Jangan sampai justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
DPRD juga mendorong adanya evaluasi berkala setelah kawasan mulai beroperasi. Minimal tiga bulan pertama dinilai krusial untuk mengukur efektivitas sistem drainase dan pengelolaan limbah.
“Setelah berjalan nanti dievaluasi, apakah saluran airnya efektif atau tidak,” tambahnya.
Selain isu lingkungan, aspek lalu lintas juga jadi sorotan. Lonjakan pengunjung dikhawatirkan memicu kepadatan kendaraan di ruas jalan sekitar. Pengelola disebut telah menyiapkan skema parkir dengan menggandeng sejumlah pusat perbelanjaan di sekitar lokasi.
Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Mitra Patriot (Perseroda), David Rahardja, memastikan pengelolaan lingkungan menjadi perhatian utama pihaknya bersama perangkat daerah.
“Itu menjadi atensi kami bersama OPD terkait agar kualitas lingkungan tetap terjaga,” katanya.
Proyek wisata air ini diharapkan menjadi ruang rekreasi baru bagi warga, namun DPRD menegaskan pengawasan harus ketat agar geliat ekonomi tak dibayar dengan kerusakan lingkungan dan semrawutnya lalu lintas. (sur)
