RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi bakal memanggil eksekutif untuk mendorong percepatan pembangunan. Langkah ini muncul setelah anggaran 2026 dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menilai kebijakan tahun anggaran 2026 masih belum mencerminkan percepatan pembangunan yang dibutuhkan warga.
Banjir yang melanda sejumlah wilayah beberapa pekan terakhir, menurutnya, menuntut respons cepat pemerintah daerah.
“Kondisi keuangan daerah memang terbatas saat ini. Namun di sisi lain masyarakat butuh pelayanan karena terdampak banjir. Oleh sebab itu, DPRD akan melakukan rapat konsultasi segera untuk mendapatkan kejelasan dasar pengambilan kebijakan anggaran,” ujar Ade, Selasa (10/2).
Ade menekankan perlunya percepatan pembangunan agar penggunaan keuangan daerah tepat sasaran. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan meninjau kas berjalan sehingga program mendesak bisa segera masuk APBD.
Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti pentingnya keterbukaan kondisi fiskal daerah. Jika kemampuan keuangan terbatas, pemerintah harus menjelaskan penyebabnya secara transparan. Dampak dari lambatnya pembangunan dan penanganan pascabanjir, menurut Ade, harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan anggaran.
“Kalau melihat kondisi masyarakat sekarang, apalagi setelah musibah banjir, tentu ada kebutuhan mendesak yang harus lebih diprioritaskan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Binamarga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, menyatakan pihaknya telah meninjau langsung infrastruktur terdampak banjir. Jalan rusak menjadi perhatian utama karena berisiko kecelakaan lalu lintas.
Henri menyebut pihaknya sudah mengajukan nota dinas agar pembangunan penanganan banjir dan persiapan arus mudik dapat dipercepat.
“Hasil survei kami di lapangan ada beberapa kegiatan perlu dilakukan awal tahun. Ini benar-benar dibutuhkan masyarakat, terutama yang terdampak banjir, dan sudah masuk APBD 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan, Agus Budiono, menyebut banyak warga meminta perbaikan penerangan jalan umum (PJU). Karena kegiatan ini tercatat pada triwulan ketiga, pihaknya mengajukan percepatan pelaksanaan.
“Permintaan masyarakat terkait PJU sudah sering disampaikan. Selain itu, persiapan arus mudik dan keselamatan warga menjadi alasan penting percepatan pembangunan,” kata Agus.
Sektor Pertanian Hadapi Ancaman Serius
Sektor pertanian di Kabupaten Bekasi tengah menghadapi ancaman serius. Banjir besar yang melanda belasan kecamatan tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga merendam ribuan hektar sawah, sumber utama pangan daerah. Lahan paling terdampak berada di wilayah utara, yang dikenal sebagai lumbung padi utama Bekasi dan sekitarnya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, seluas 6.487 hektar sawah tergenang air selama berhari-hari, sehingga tanaman padi terancam gagal panen total. Kecamatan yang paling parah terdampak antara lain Muaragembong, Tambelang, Cabangbungin, Sukawangi, Sukaraya, dan Pebayuran.
Petani, Ian (38), mengungkapkan kegelisahannya terhadap cuaca ekstrem yang sulit diprediksi. Ia meminta pemerintah perbaiki irigasi.
“Kalau hujan banjir, tapi kemarau kering. Bingung makanya. Tolonglah ini salurannya dibenerin, irigasinya biar normal lagi. Petani senang hujan karena air banyak, tapi kalau banjir repot,” ucap Ian, Selasa (10/2).
Untuk meminimalisir kerusakan, para petani memberikan pupuk tambahan agar padi lebih tahan terhadap tekanan air berlebih.
“Kalau enggak ditambah mungkin bisa saja mati. Mungkin kalau yang baru nanam bibit sudah habis,” tambahnya.
Keluhan petani di wilayah utara ini telah sampai ke telinga Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. Ia menyebut banjir kali ini merupakan bagian dari siklus lima tahunan dan menegaskan pemerintah sedang melakukan langkah konkret melalui perbaikan infrastruktur air.
“Kami pastikan pemerintah daerah tidak hanya diam. Kami telah melakukan pendataan yang penanganan sementara di lapangan. Di sisi lain memang sektor infrastruktur juga kami sentuh terutama yang berkaitan dengan irigasi,” terang Asep.
Pemerintah kini memprioritaskan penyelesaian Bendungan Srengseng Hilir (BHS) 0 di Desa Sukajaya, Cibitung. Proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini diproyeksikan mengairi puluhan ribu hektar sawah sekaligus mencegah banjir di masa depan. Asep optimistis proyek akan selesai meski sempat terkendala cuaca.
“Memang pekerjaan sempat terhambat akibat dinamika cuaca hujan dan banjir. Namun targetnya bulan depan, berarti Maret sudah selesai dan sudah bisa dioperasikan. Ini usaha kami agar bagaimana sawah itu tidak kering saat kemarau dan juga enggak banjir seperti saat ini,” jelasnya.
Terpisah, Camat Pebayuran, Hasyim Adnan, melaporkan normalisasi saluran irigasi telah dimulai. Sejak akhir bulan lalu, alat berat dikerahkan ke titik Saluran Sekunder Bendung Kedung Gede (BKG), melibatkan TNI/Polri, BPBD, BBWS Citarum, hingga Kementerian Pertanian.
“Sudah turun dua alat berat, pertama PJT II menurunkan alat berat berupa excavator di titik BKG 16 dan excavator dari DSDABMBK yang berada di BKG 26. Tujuannya tentu saja pemilihan pasca banjir sekaligus mengoptimalkan lagi fungsi irigasi untuk pertanian,” ungkap Hasyim.
Hasyim berharap perbaikan ini permanen sehingga siklus banjir dan kekeringan tidak lagi menghantui petani.
“Setelah musim hujan nanti masuk kemarau, yang kebanjiran terus nanti kekeringan enggak kejadian karena salurannya sudah diperbaiki. Harapannya semoga tuntas seluruhnya,” tutupnya. (and/ris)
