RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kamis siang (12/2), deru mesin dan klakson kendaraan saling bersahutan di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi. Namun, bukan arus mudik atau kecelakaan yang memicu kemacetan panjang. Ratusan sopir angkot memadati ruas jalan utama Kota Bekasi, memblokade jalur vital yang menjadi nadi pergerakan warga.
Di tengah panas matahari yang kian terik, amarah dan kekecewaan tumpah ruah, menandai babak lanjutan dari protes yang telah meletup sejak Selasa (10/2) lalu.
Penumpang Bus Trans Bekasi Keren (Beken) menjadi korban paling awal. Belum sempat tiba di tujuan, mereka dipaksa turun di tengah jalan. Sebagian kebingungan mencari transportasi lanjutan, sebagian lainnya terpaksa berjalan kaki.
Sementara kendaraan di dua arah bergerak tersendat, hampir merayap. Jalan Ahmad Yani lumpuh, dan efek domino kemacetan merembet ke berbagai sudut kota.
Pantauan di lapangan, sejak pukul 10.00 WIB, arus lalu lintas di depan Kantor Pemkot Bekasi nyaris berhenti total. Angkot diparkir berjajar, menyisakan celah sempit bagi kendaraan lain untuk melintas. Warga yang hendak beraktivitas harus memutar jauh, mencari jalur alternatif yang belum tentu bebas macet.
“Saya muter-muter hampir satu jam. Dari Teluk Pucung sudah macet, masuk Summarecon penuh, ke arah stasiun mentok, akhirnya putar balik lewat Agus Salim tembus Kartini baru bisa ke Kalimalang,” keluh Hamzah (36), warga Bekasi yang terjebak di tengah kekacauan lalu lintas.
Aksi ini bukan sekadar ledakan emosi sesaat. Tapi merupakan akumulasi dari kekecewaan panjang para sopir dan pengusaha angkot terhadap kebijakan transportasi Pemerintah Kota Bekasi. Peluncuran Bus Trans Beken, yang digadang-gadang sebagai solusi transportasi massal modern, justru dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan hidup ribuan angkot yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung mobilitas warga.
Para pengemudi merasa tersisih. Mereka mengaku tidak dilibatkan secara serius dalam perencanaan kebijakan. Protes demi protes telah disampaikan, namun nyaris tak digubris. Hingga akhirnya, blokade jalan dipilih sebagai bahasa perlawanan paling keras.
Dialog yang berlangsung antara perwakilan sopir, Organda, dan Pemkot Bekasi baru membuahkan hasil setelah tekanan publik tak terbendung. Sekitar pukul 13.00 WIB, lalu lintas mulai kembali normal. Lima poin kesepakatan diumumkan, di antaranya percepatan pemberlakuan tarif Trans Beken dan Trans Bekasi Patriot, masing-masing Rp4.500 dan Rp6.000, mulai 1 Maret 2026.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, menegaskan bahwa kebijakan tarif merupakan langkah penting untuk menciptakan keadilan bagi seluruh moda transportasi. “Ini bukan semata soal pendapatan, tetapi soal keseimbangan ekosistem transportasi. Semua harus mendapat ruang hidup yang layak,” ujarnya.
Pemkot Bekasi juga menyiapkan subsidi sebesar Rp9 miliar untuk menopang operasional transportasi massal. Selain itu, evaluasi terhadap 48 titik pemberhentian Trans Beken akan dilakukan. Kebijakan ini dinilai krusial, sebab jarak halte yang terlalu rapat dianggap mematikan potensi angkot di jalur yang sama.
Namun, di balik kesepakatan itu, tersimpan kegelisahan yang lebih dalam. Para sopir dan pengusaha angkot tak sepenuhnya percaya bahwa janji-janji tersebut akan terealisasi. Bagi mereka, pengalaman panjang berhadapan dengan kebijakan pemerintah telah mengajarkan satu hal: janji kerap berakhir di meja rapat, bukan di lapangan.
Wacana peremajaan angkot kembali mencuat.
Kendaraan yang sebagian besar telah berusia di atas 15 tahun dinilai tidak lagi layak secara teknis maupun kenyamanan. Wakil Ketua Organda Kota Bekasi, RM Purwadi, menyebut pendataan armada akan segera dilakukan sebagai langkah awal.
“Kita mulai sekarang. Semua angkot akan kita data, kita bicarakan skema pembiayaannya, kita ajukan ke Dishub. Ini harus berjalan,” tegasnya.
Diperkirakan, jumlah angkot di Kota Bekasi mencapai tiga ribu unit. Angka besar yang mencerminkan kompleksitas persoalan. Peremajaan bukan hanya soal mengganti kendaraan lama, melainkan juga menyangkut restrukturisasi sistem usaha, pembiayaan, hingga kelembagaan.
Organda mendorong pembentukan koperasi atau badan usaha bersama agar proses peremajaan lebih terorganisir. Tanpa payung kelembagaan, upaya modernisasi akan terus tersendat.
Sultan Siregar, salah satu pengusaha angkot, menyebut kesepakatan ini sebagai “nafas tambahan” bagi angkot. Namun ia menegaskan, perjuangan belum usai.
“Kalau tidak ada realisasi, kami siap turun lagi. Bahkan lebih besar dari kemarin,” katanya lugas.
Bagi Sultan, keresahan para sopir telah berlangsung lama. Kehadiran Trans Beken tanpa komunikasi yang memadai memperuncing luka lama.
“Kami tidak menolak kemajuan. Tapi jangan mematikan kami perlahan,” ujarnya.
Dari sudut pandang kebijakan, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menilai akar masalah terletak pada absennya perencanaan transportasi yang inklusif. Modernisasi transportasi seharusnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk angkot.
“Transportasi modern itu bukan hanya bus. Angkot juga bagian dari sistem. Kalau mereka tidak dilibatkan, konflik akan terus berulang,” tegasnya.
Ia mencontohkan sistem integrasi seperti JakLingko di Jakarta dan Wirawiri di Surabaya, di mana angkot diubah menjadi feeder transportasi massal. Skema serupa, menurutnya, bisa diterapkan di Bekasi untuk menciptakan sistem transportasi yang saling melengkapi, bukan saling mematikan.
Sementara itu, pengamat transportasi Harun Al-Rasyid menyebut konflik ini sebagai konsekuensi klasik dari transisi sistem transportasi. Modernisasi memang tak terelakkan, tetapi harus dibarengi pendekatan sosial dan ekonomi yang matang.
“Transportasi massal harus hadir, tapi jangan menimbulkan korban baru. Solusinya ada pada integrasi dan dialog berkelanjutan,” katanya.
Menurut Harun, peremajaan angkot mutlak dilakukan. Namun, pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan kelembagaan agar pembiayaan dan pengelolaan lebih mudah. Tanpa itu, transformasi hanya akan menjadi slogan.
