RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengambil langkah cepat dengan membongkar rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk menangani dampak banjir.
Keputusan ini muncul setelah desakan dari DPRD Kabupaten Bekasi, yang menekankan urgensi percepatan pembangunan di daerah terdampak. Rencana percepatan tersebut dibahas secara intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi dan DPRD.
Dalam pembahasan itu, tidak ada perubahan pada kegiatan yang sudah tersusun dalam APBD, melainkan dilakukan pergeseran anggaran untuk mendahulukan pembangunan yang bersifat darurat. Sebagai informasi, APBD Kabupaten Bekasi 2026 telah disepakati Rp7 triliunan.
“Pembahasan dengan TAPD untuk kepentingan pembangunan terdampak banjir. Sebab, warga yang terdampak telah beberapa kali menyampaikan keluhan melalui audiensi ke DPRD,” jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, Kamis (12/2).
Aria menekankan, percepatan pembangunan sangat krusial karena banjir telah menimbulkan kekhawatiran warga setiap turun hujan, terutama bagi rumah-rumah yang rawan terdampak. Selain itu, DPRD juga mendorong TAPD untuk lebih agresif dalam meningkatkan pendapatan daerah, baik melalui pajak maupun retribusi.
“Selain ada pergeseran anggaran untuk penanganan darurat banjir, kami juga mendorong dinas penghasil agar lebih giat mencari sumber pendapatan daerah,” ujar Aria.
Sementara itu, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmajaya, menegaskan bahwa pihaknya telah sepakat melakukan pergeseran anggaran demi menangani infrastruktur yang rusak pasca banjir.
“Pasca banjir, banyak infrastruktur yang rusak. Makanya, tadi ada rapat dengan TAPD untuk percepatan pembangunan, termasuk pergeseran anggaran mana saja yang harus kita lakukan,” jelasnya
Menurut Asep, rapat bersama secara khusus membahas langkah-langkah percepatan pembangunan yang bersifat kedaruratan. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah rekonstruksi infrastruktur dasar yang terdampak banjir.
“Pastinya bahas pembangunan, karena infrastruktur sifatnya kedaruratan. Banyak infrastruktur kita pasca banjir ini banyak yang rusak, makanya agar cepat dibangun,” katanya.
Adapun prioritas penanganan mencakup rekonstruksi jalan, perbaikan jembatan, dan perbaikan jaringan lingkungan yang rusaknya cukup parah. Asep menargetkan proses perbaikan bisa segera dilaksanakan begitu skema pergeseran anggaran disepakati.
“Rekonstruksi jalan, jaling, jembatan itu dulu,” katanya.(and)
