RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kepemimpinan Kepala Desa (Kades) Pantai Mekar, Dahlan, dituding gagal membawa perubahan. Warga sebut hampir tidak ada program atau kegiatan desa yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sejak ia menjabat.
Kegeraman warga memuncak pada aksi penyegelan Kantor Desa Pantai Mekar oleh Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (Formades PM) pada Jumat (13/2) lalu. Mereka menuding aliran anggaran negara yang masuk ke desa tak dirasakan manfaatnya, sementara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seolah jalan di tempat.
Ketua Formades PM, Darman, menjelaskan bahwa aksi penyegelan tersebut merupakan bentuk protes keras atas mandeknya tata kelola desa. Ia menyoroti bagaimana hak-hak masyarakat terabaikan akibat absennya program kerja yang nyata.
“Masyarakat ini memandang kepala desa sebagai pemimpin, tapi jangan tebang pilih. Jangan hanya orang-orang yang menguntungkan saja yang dilayani, sementara masyarakat lain dipandang sebelah mata,” ujar Darman saat dikonfirmasi Radar Bekasi, Kamis (19/2).
Darman mencontohkan beberapa kondisi, antara lain: wisata di Desa Pantai Mekar yang dulu hidup kini terbengkalai, perbaikan infrastruktur jalan-jalan warga yang tidak berjalan, serta dugaan tindakan Kepala Desa yang membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) baru ketika Pokdarwis lama meminta perpanjangan Surat Keputusan (SK).
Ketidakhadiran program kerja di tengah masyarakat menimbulkan kecurigaan terkait pengelolaan APBDes, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disebut tidak diterima oleh penerima manfaat sejak 2020 hingga 2024. Situasi ini makin diperparah dugaan intervensi terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya mengawasi kinerja kepala desa.
“Sampai sekarang tidak ada kegiatan satu pun yang langsung menyentuh masyarakat langsung. Yang lebih parahnya lagi, ada pembegalan hak BPD,” katanya.
Setelah aksi penyegelan, polisi turun pada Sabtu (14/2). Puluhan anggota kepolisian dikerahkan untuk meredam situasi, mengamankan aset pemerintah, sekaligus memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
Darman menambahkan, Kapolres Metro Bekasi meminta warga bersabar dan mempercayakan penanganan laporan serta tuntutan kepada proses hukum di Polres Metro Bekasi.
“Permintaan kapolres, jangan ada aksi lagi. Percayakan kepada hukum. Jadi akhirnya minta dibuka karena memang pelayanan. Ya saya bilang, silakan. Tidak jadi masalah dibuka,” terang Darman.
Saat ini, Kantor Desa Pantai Mekar telah kembali dibuka dan pelayanan masyarakat normal. Kepala Desa Dahlan disebut tengah diperiksa berdasarkan laporan yang dilayangkan warga di Polres Metro Bekasi. Darman bersama warga berharap Kepala Desa dapat memperbaiki kinerjanya, lebih transparan dalam penggunaan APBDes dan bijak terhadap masyarakat.
“Kita harap itu adalah aksi terakhir masyarakat untuk menyampaikan dan memberikan perhatian secara khusus kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Bekasi. Siapapun dia yang melanggar, siapapun dia yang membekingi, jangan tebang-bilih, harus disikat,” tandasnya. (ris)
