RADARBEKASI.ID, BEKASI – Satu tahun pemerintahan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris Bobihoe menuai apresiasi sekaligus catatan tajam. Kebijakan pajak yang pro-rakyat dipuji, respons cepat terhadap banjir dan jalan rusak diapresiasi. Tak terkecuali banyaknya pembangunan ruang publik.
Namun, kualitas pelayanan publik oleh aparatur sipil negara (ASN) dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar memasuki tahun kedua pemerintahan.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul, menilai keputusan Pemkot tidak menaikkan tarif pajak di tengah tren kenaikan di sejumlah daerah lain sebagai langkah berani dan berpihak kepada warga.
“Saat banyak kepala daerah menaikkan tarif pajak, Tri Adhianto justru memberi banyak diskon seperti BPHTB dan PBB. Ini kebijakan pro rakyat karena tidak membebani masyarakat,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, Samuel menilai pemerintah cukup sigap merespons kerusakan jalan yang kian bertambah usai hujan deras mengguyur Kota Bekasi. Perbaikan jalan rusak disebut menjadi prioritas yang terlihat di lapangan.
Ia juga mengapresiasi manuver cepat Tri–Harris saat banjir besar melanda pada Maret 2025. Menurutnya, komunikasi intens dengan pemerintah provinsi dan pusat menunjukkan kepemimpinan yang responsif.
“Kita lihat bagaimana saat banjir, mereka cepat berkoordinasi dengan provinsi dan pusat. Itu menunjukkan kapasitas kepemimpinan dalam berkomunikasi dan bergerak,” katanya.
Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK turut menjadi indikator positif tata kelola keuangan daerah. Opini tersebut dinilai melengkapi rapor baik di tahun pertama.
Namun, Samuel menegaskan evaluasi menyeluruh tetap harus dilakukan, terutama pada sektor pelayanan publik. Keluhan warga terhadap layanan ASN, bahkan sempat viral di media sosial, dinilai tak boleh diabaikan.
“Belakangan ini viral influencer yang mengeluhkan pelayanan publik. Ini harus jadi alarm. Pemerintah harus berbenah,” tegasnya.
Ia mendorong penerapan sistem meritokrasi secara konsisten dalam rotasi dan mutasi jabatan. Aparatur yang berprestasi perlu diberi promosi, sementara yang kinerjanya rendah harus dievaluasi.
“Mereka yang bekerja baik layak diapresiasi. Yang kurang harus dievaluasi. Kita harus serius meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tandasnya. (sur)
