RADARBEKASI.ID, BEKASI – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi diwarnai aksi demonstrasi dari mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Dalam momen tersebut, mobil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sempat dihentikan oleh puluhan mahasiswa usai menghadiri rapat paripurna HUT ke-29 Kota Bekasi di Gedung DPRD, Selasa (10/3) siang.
Aksi itu dilakukan sebagai bentuk desakan kepada Gubernur Jawa Barat agar turun langsung mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Bekasi. Para mahasiswa menyoroti persoalan banjir yang dinilai belum terselesaikan dan terus terjadi setiap musim hujan di berbagai wilayah Kota Bekasi.
Menanggapi aksi tersebut, Dedi Mulyadi tampak turun dari mobilnya untuk menemui langsung para mahasiswa dan mendengarkan tuntutan mereka.
“Hari ini Kota Bekasi sudah beranjak dewasa dengan merayakan hari jadinya ke-29 tahun, tapi kita lihat setiap musim hujan pasti selalu ada persoalan klasik yaitu genangan banjir di setiap kecamatan,” tegas Ketua BEM FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Rafi Priyanta di hadapan Gubernur Jawa Barat.
Rafi juga melontarkan kritik terhadap sejumlah proyek pengendalian banjir di Kota Bekasi. Menurutnya, proyek infrastruktur tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, meski telah menyerap anggaran daerah yang cukup besar.
“Oleh karena itu saya meminta kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi kebijakan ini, karena ini menggunakan uang rakyat dan efektivitasnya belum dirasakan warga Kota Bekasi,” tambahnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan kesediaannya untuk menampung aspirasi para mahasiswa. Ia menyebut akan melakukan kajian terlebih dahulu untuk memahami persoalan yang menjadi keluhan masyarakat terkait penanganan banjir di Kota Bekasi.
“Nanti kita akan kaji terlebih dahulu permasalahan apa yang menjadi aspirasi adik-adik sekalian,” ucap KDM singkat.
Selain persoalan banjir, massa aksi dari BEM Universitas Bhayangkara juga menyuarakan tuntutan kepada lembaga legislatif dan aparat penegak hukum di Kota Bekasi.
Mereka meminta DPRD Kota Bekasi lebih terbuka dan berpihak kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pembentukan kebijakan.
Di sisi lain, mahasiswa juga mendesak Polres Metro Bekasi Kota untuk meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum guna menekan angka kriminalitas yang dinilai masih meresahkan warga. (cr1)
