RADARBEKASI.ID, BEKASI – Banjir lokal yang terus menghantui sejumlah wilayah di Kota Bekasi dinilai tak akan tuntas jika penanganannya masih setengah jalan. DPRD Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota Bekasi segera menurunkan rencana induk drainase hingga level kecamatan dan kelurahan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Saifuddaulah, mengatakan saat ini Pemkot Bekasi memang telah memiliki rencana induk drainase. Namun dokumen tersebut baru disusun pada skala kota. Tidak mendetail.
Hal itu terungkap saat Komisi II DPRD menggelar rapat bersama Bapperida dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi belum lama ini.
“Rencana induk drainase sudah ada, tetapi baru di tingkat kota. Saya minta itu diturunkan sampai skala wilayah, kecamatan bahkan sampai kelurahan,” ujar Saifuddaulah.
Menurutnya, pemetaan drainase hingga tingkat wilayah akan memudahkan pemerintah maupun masyarakat memahami alur tata air serta mengidentifikasi sumber persoalan banjir yang kerap terjadi saat hujan deras.
Ia menilai persoalan drainase harus menjadi prioritas utama jika pemerintah serius menanggulangi banjir di Kota Bekasi.
Selain soal drainase, Saifuddaulah juga menyoroti rencana pembangunan polder air agar dilakukan dengan kajian matang, mulai dari kapasitas tampung hingga potensi debit air di setiap wilayah.
Menurutnya, selain melibatkan ahli konstruksi, pemerintah juga perlu menggandeng ahli tata air agar polder yang dibangun benar-benar efektif menahan limpasan air.
“Rencana pembangunan polder di Jatibening Baru pada 2027 harus dijadikan role model. Artinya menjadi pilot project yang terbaik, sehingga perhitungannya harus benar-benar jelas,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah kota terus melakukan berbagai upaya untuk menekan risiko banjir di wilayahnya.
Sepanjang 2025, Pemkot Bekasi disebut telah membangun tiga polder air yang berlokasi di Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu; Bulak Kapal, Kecamatan Bekasi Timur; serta Bintara, Kecamatan Bekasi Barat.
Selain itu, pemerintah juga melakukan perbaikan drainase di sejumlah titik yang selama ini rawan genangan. (sur)
