RADARBEKASI.ID, BEKASI — Rencana penerapan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masih dibahas secara serius oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Namun, kebijakan ini dipastikan tidak bisa diterapkan secara menyeluruh, terutama pada layanan publik.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan pihaknya tengah mengkaji teknis penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk memetakan dinas mana yang memungkinkan dan tidak.
“Prinsipnya kita akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Saat ini masih dikaji oleh BKPSDM,” ujarnya, Minggu (24/3).
Menurutnya, penerapan WFH di tingkat daerah membutuhkan perhitungan matang agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, sejumlah perangkat daerah memiliki fungsi pelayanan langsung yang tidak bisa ditinggalkan.
“Di tingkat kota, banyak layanan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi tidak semua dinas bisa menerapkan WFH atau WFA,” tegasnya.
Kajian ini menjadi krusial agar kebijakan efisiensi energi tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Sebelumnya, pemerintah pusat menggulirkan wacana WFH satu hari dalam lima hari kerja sebagai bagian dari strategi menekan konsumsi bahan bakar di tengah tekanan ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kebijakan tersebut berpotensi menghemat penggunaan BBM secara signifikan.
“Ada penghematan dari mobilitas, bisa mencapai seperlima dari konsumsi biasa,” ungkapnya.
Dalam skema yang tengah disiapkan, kebijakan ini tak hanya menyasar ASN, tetapi juga diharapkan diikuti sektor swasta dan pemerintah daerah. Namun di Bekasi, implementasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan layanan di lapangan. (sur)
