RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kota Bekasi menyoroti rencana kebijakan pemerintah pusat terkait Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah satu kali dalam sepekan, yang ditujukan untuk efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Dewan tak ingin bila kebijakan WFH ini nanti disalahgunakan menjadi “libur terselubung” para aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Bekasi.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul, menegaskan pengawasan kinerja ASN harus diperketat selama skema WFH
“Jangan sampai ini malah jadi libur, ASN keluyuran. Itu tidak efektif, karena tujuannya efisiensi energi,” tegasnya kepada Radar Bekasi, Rabu (25/3).
Ia mengaku mendukung kebijakan WFH sebagai bagian dari strategi nasional merespons tekanan geopolitik global di sektor energi. Namun, implementasi di daerah harus disesuaikan agar tidak mengorbankan layanan masyarakat.
Menurutnya, skema kerja hybrid bisa menjadi solusi. ASN di sektor pelayanan vital tetap masuk kantor, sementara lainnya bisa bekerja bergantian.
“Tidak semua libur. Sektor pelayanan publik tetap jalan, bisa diatur secara rolling antar ASN,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Bekasi diminta menyiapkan sistem kontrol kinerja berbasis digital, seperti dashboard pemantauan, agar setiap pekerjaan ASN tetap terukur dan terpantau.
Untuk menjaga kualitas layanan, ia juga mendorong penguatan layanan publik berbasis digital, termasuk penyediaan hotline khusus yang mudah diakses masyarakat.
“WFH boleh, tapi pelayanan publik harus tetap maksimal dan mudah dijangkau,” katanya. (sur)
