RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi nampaknya tak lagi lantang menyuarakan aspirasi masyarakat akibat adanya pemangkasan anggaran di pemerintah daerah. Dalam kondisi tersebut, para wakil rakyat memilih irit bicara karena menilai apa yang disuarakan, terutama soal pembangunan, akan percuma akibat keterbatasan anggaran.
“Apa yang mau diomongin, kita kritis sama eksekutif, tetapi eksekutif juga belum bisa berjalan maksimal karena anggaran dipangkas. Mau kita prioritaskan anggaran yang buat tempat yang lain, nanti ada saling ketersinggungan,” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, kepada Radar Bekasi.
Pria yang akrab disapa Jio itu menuturkan, bupati dan wakil bupati memiliki visi-misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi-misi tersebut selanjutnya diterjemahkan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas, usulan pokok masyarakat dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pokok pikiran dari DPRD melalui reses. Untuk merealisasikan semua itu, kata dia, dibutuhkan anggaran yang besar.
“Kalau di total semua kurang, itu minimal punya anggaran Rp10 triliun baru bisa terealisasi semua. Jadi bagaimana kita mau kritis sama eksekutif,” ungkapnya.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi itu mencontohkan, usulan masyarakat melalui dewan jumlahnya sampai ratusan, namun yang terakomodir hanya beberapa karena anggaran tidak memadai.
“Jadi kenapa dewan pada irit ngomong, karena cape. Ngomong juga percuma kata dewan, karena duitnya enggak ada, apa yang mau ditekan,” ucapnya.
Pihaknya juga mengaku merasakan dampak pemangkasan anggaran kegiatan DPRD hingga 40 persen.
“40 persen dipangkas, kunjungan dikurangi karena demo-demo tahun kemarin (2025). Dewan itu sesuai janji dengan masyarakat semua dipotong. Karena usulan harus dikurangi kunjungan dan lain-lainnya, akhirnya terhambat untuk meningkatkan PAD,” ungkapnya.
Menurut Jio, masyarakat seharusnya memberi kesempatan kepada anggota DPRD periode 2024–2029 untuk bekerja memperjuangkan aspirasi mereka, minimal tiga tahun atau setengah masa 2,5 tahun.
”Ketika enggak ada Perda yang menghasilkan untuk peningkatan PAD, boleh kritis, kita belum setahun saja menjabat sudah di demo-demo. Karena 2025 itu bukan dewan baru yang ngusulin, tapi dewan lama. Nah, 2026 ini produk dewan-dewan yang baru, tapi anggarannya dipangkas semua,” keluhnya. (pra)
