RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi segera membahas rencana kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah satu kali dalam sepekan bagi aparatur. Kebijakan pemerintah pusat itu bertujuan untuk efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, mengatakan, pembahasan formal dijadwalkan pada Senin (30/3) dalam agenda paripurna.
“Senin depan kami ada agenda paripurna. Kemungkinan nantinya kami akan bahas yang dilanjutkan untuk merumuskan kebijakan,” kata Ade, Kamis (26/3).
Politisi Partai Golkar ini menekankan, meski ada berbagai kebijakan baru, pembangunan dan pelayanan publik harus tetap berjalan.
“Yang kami tekankan, pembangunan jangan terhambat. Pelayanan publik harus tetap maksimal,” kata Ade.
Ade menambahkan, program kerja saat ini harus tepat sasaran. DPRD juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pemkab Bekasi agar manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan masyarakat.
“Permasalahan beban biaya pegawai perlu dibahas. Masalah banjir yang belum lama ini terjadi juga harus ditindaklanjuti. Banyak hal yang perlu diselesaikan. Oleh sebab itu, DPRD akan memaksimalkan kinerja dengan kepentingan masyarakat sebagai fokus utama,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum (Asda III) Setda Kabupaten Bekasi, Iis Sandra, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyesuaikan pola kerja ASN, baik work from office (WFA) maupun work from home (WFH), selama momen libur Lebaran. Penyesuaian ini menindaklanjuti Surat Edaran Menpan RB No 2 Tahun 2026.
Sedangkan penerapan WFH untuk efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masih akan dibahas lebih lanjut.
“Untuk masalah penghematan atau efisiensi nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut,” ucapnya.(and)
