RADARBEKASI.ID, BEKASI — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi menolak rencana kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) satu kali dalam sepekan untuk efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
Ketua Apindo Kota Bekasi, Farid Elhakamy, menilai kebijakan tersebut tidak serta-merta mengikat perusahaan swasta. Menurutnya, biaya transportasi karyawan sudah diperhitungkan dalam anggaran perusahaan.
“Aturan seperti ini tentunya tidak mengikat pihak swasta, karena kita memposisikan biaya transportasi itu dalam budgeting kita, jadi tidak perlu direspons serius,” ungkapnya kepada Radar Bekasi, Kamis (27/3).
Di sisi lain, perubahan perilaku kerja dinilai menjadi tantangan dalam implementasi WFH satu hari per pekan. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kebijakan ini tidak mudah diterapkan secara efektif.
Ia mencontohkan, alih-alih bekerja dari rumah, ASN maupun pekerja swasta berpotensi memanfaatkan kebijakan tersebut untuk work from everywhere (WFE), misalnya ke tempat wisata saat long weekend. Kondisi ini justru berisiko membuat konsumsi BBM tidak berkurang signifikan.
“Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jum’at, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati Long Weekend sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ungkapnya.
Fahmi membandingkannya dengan situasi Pandemi Covid-19, dimana WFH cukup berhasil menghemat BBM lantaran ada faktor paksaan, agar tak tertular Covid-19. Tanpa faktor adanya paksaan, WFH satu hari dalam sepekan seperti yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini sulit diterapkan secara konsekuen.
Kebijakan WFH disebut juga berpotensi menurunkan pendapatan di sektor transportasi termasuk Ojol, serta UMKM yang selama ini menyiapkan makan siang bagi ASN dan pegawai swasta. Mewajibkan WFH satu hari dalam sepekan juga dinilai akan menurunkan produktivitas kerja di sektor manufaktur.
Untuk itu pemerintah mesti mempertimbangkan dengan cermat terkait dengan kebijakan WFH tersebut.
“Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” tambahnya. (sur)
