RADARBEKASI.ID, BEKASI – Di tengah ketidakpastian ekonomi dan semakin sempitnya peluang kerja formal yang stabil, status Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi magnet kuat bagi banyak warga.
Di Kota Bekasi, harapan itu justru berhadapan dengan realitas baru, keterbatasan fiskal, sistem Zero Growth, serta prioritas pemerintah yang kian bergeser ke program-program besar seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Situasi ini menciptakan paradoks. Di satu sisi, kebutuhan ASN terutama di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan masih tinggi. Namun di sisi lain, ruang fiskal negara dan daerah tidak cukup leluasa untuk membuka rekrutmen besar-besaran.
Bagi sebagian warga, ketidakpastian ini terasa sangat personal. Alam (25), warga Bekasi Selatan, menjadi salah satu contoh generasi muda yang menggantungkan harapan pada pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Ia pernah mencoba peruntungan pada 2024, namun gagal.
“Kalau ada lagi, saya pasti ikut lagi. Jadi ASN itu realistis, bukan sekadar gengsi. Ada jaminan masa depan,” ujarnya.
Saat ini ia bekerja di sektor swasta. Namun, pengalaman yang ia rasakan justru memperkuat keinginannya menjadi ASN. Menurutnya, sektor swasta tidak selalu memberikan perlindungan optimal terhadap pekerja, terutama terkait upah dan jaminan sosial.
Namun, harapan itu kini dibayangi kekhawatiran. Sistem Zero Growth yang membatasi pertumbuhan jumlah pegawai serta isu efisiensi anggaran membuat peluang lolos semakin sempit.
“Kelihatannya CPNS tahun ini lebih ke efisiensi. Tidak semua instansi buka, tapi peminatnya sangat banyak,” katanya.
Kondisi tersebut diperparah oleh persepsi publik terhadap arah kebijakan pemerintah. Di saat peluang CASN belum jelas, pemerintah justru mendorong program lain yang membutuhkan sumber daya besar, seperti pengangkatan pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta rencana rekrutmen 30 ribu SPPI untuk menggerakkan 80 ribu koperasi desa.
Bagi Alam, kebijakan tersebut bukan tanpa nilai positif. Ia mengakui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP memiliki tujuan baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat. Namun, ia mempertanyakan kesiapan negara dari sisi keuangan dan tata kelola.
“Programnya bagus, tapi harus realistis. Jangan sampai keuangan negara tidak kuat, atau pengawasannya lemah,” ujarnya.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan Dean Pahlevi (30), warga Bekasi lainnya yang telah beberapa kali mengikuti seleksi CPNS. Ia mengaku pernah melamar ke Kementerian Perhubungan dan Sekretariat Jenderal DPR RI, namun belum berhasil.
“Se-realistis itu sih, jadi PNS memang lebih terjamin,” katanya singkat.
Meski belum lolos, ia tidak menyerah. Namun, ia juga melihat adanya dilema dalam kebijakan pemerintah. Di satu sisi, program pengangkatan PPPK dan rekrutmen SPPI berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, beban fiskal negara bisa semakin berat.
“Pemerintah harus realistis. Utang negara tinggi, ekonomi juga tidak stabil. Kalau terlalu banyak pengangkatan, beban fiskal bisa membengkak,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kajian matang sebelum kebijakan dijalankan. Baginya, setiap program harus memiliki dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar menambah jumlah pegawai.
“Kalau memang dilakukan, harus ada jaminan pelayanan publik jadi lebih baik,” tegasnya.
Di level daerah, persoalan kekurangan ASN masih menjadi isu klasik yang belum terselesaikan. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengakui bahwa kota ini masih kekurangan tenaga di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Guru masih kurang, tenaga kesehatan juga kurang. Untuk administrasi, saya kira sudah cukup,” ujarnya.
Pemerintah Kota Bekasi saat ini tengah menyusun kebutuhan ASN dan berencana mengusulkan formasi dalam rekrutmen CASN tahun ini. Namun, usulan tersebut tetap harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat, termasuk pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di sinilah letak persoalan strukturalnya. Daerah mengetahui kebutuhan riil di lapangan, tetapi kewenangan fiskal yang terbatas membuat mereka tidak leluasa merekrut pegawai. Akibatnya, kekurangan tenaga di sektor vital terus berulang dari tahun ke tahun.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menilai pemerintah harus lebih konsisten dalam menyelesaikan persoalan mendasar seperti kekurangan guru dan tenaga kesehatan.
“Masalah guru ini sudah lama sekali, dari zaman sebelumnya tidak selesai. Seharusnya penerimaan guru dan tenaga kesehatan tetap berjalan,” katanya.
Menurutnya, pembatasan belanja pegawai memang penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
“Kalau terlalu dibatasi, daerah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Padahal mereka yang paling tahu kondisi di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat justru mendorong program besar seperti KDKMP, yang ditargetkan mencapai 80 ribu unit dan mulai beroperasi bertahap pada Agustus 2026. Program ini juga akan didukung rekrutmen dan pelatihan tenaga penggerak melalui kerja sama dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
Namun, rencana rekrutmen 30 ribu SPPI tersebut belakangan ditunda sementara karena masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Penundaan ini menambah ketidakpastian, sekaligus memperkuat persepsi publik bahwa perencanaan program belum sepenuhnya matang. (sur)
