RADARBEKASI.ID, BEKASI – Audiensi antara perwakilan warga dari dua desa di Kecamatan Muaragembong dengan pihak kecamatan berakhir tanpa kesepakatan. Pertemuan yang membahas mekanisme pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Sederhana dan Pantai Mekar itu berlangsung alot dan sempat diwarnai ketegangan.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Masyarakat Membangun Desa Pantai Sederhana dan Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (Formades PM) mendatangi kantor kecamatan untuk menuntut transparansi. Mereka menilai proses penjaringan anggota BPD minim sosialisasi dan diduga belum memiliki dasar hukum yang kuat. Adapun masa jabatan BPD saat ini akan berakhir pada 18 Juli 2026.
Ketua Formades PM, Darman, mengatakan transparansi hanya dapat terwujud jika pengambil kebijakan di tingkat desa, termasuk kepala desa dan sekretaris desa, hadir langsung di hadapan masyarakat.
“Kami ingin kepala desa dan panitia hadir langsung, jangan hanya diwakilkan. Masyarakat butuh penjelasan terbuka agar tidak ada kecurigaan,” ucap Darman, Rabu (1/4).
Perbedaan pandangan mengenai teknis pemungutan suara menjadi pemicu utama alotnya pembahasan. Warga Desa Pantai Mekar, kata dia, menolak sistem keterwakilan yang dinilai membatasi hak pilih masyarakat.
“Kami ingin pemilihan dilakukan melalui unsur masyarakat yang memiliki hak pilih, bukan hanya keterwakilan terbatas,” katanya.
Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, H. Amir, menilai perlu digelar Musyawarah Desa (Musdes) sebelum mekanisme pemilihan ditetapkan secara permanen. Ia juga menolak jika proses hanya melibatkan perangkat desa tanpa partisipasi tokoh masyarakat.
“Jangan sampai yang dilibatkan hanya perangkat desa. Kami tidak ingin ada kesan tokoh-tokoh dipilih secara sepihak,” ujarnya.
“Jika benar ada penunjukan tanpa proses terbuka, ini jelas mencederai demokrasi. Kami berharap pemerintah desa terlebih dahulu menggelar musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat di tiap wilayah,” imbuhnya.
Terpisah, Camat Muaragembong, Sukarmawan, mengatakan pihaknya akan menjadwalkan mediasi lanjutan dengan menghadirkan kepala desa dan panitia pemilihan untuk memberikan klarifikasi.
“Kami akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan kepala desa dan panitia agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka,” ujar Sukarmawan.
Ia menegaskan pemerintah kecamatan akan terus memfasilitasi dialog. Warga juga diimbau tetap menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi.
“Kami meminta semua pihak menahan diri dan tetap mengedepankan dialog. Pemerintah hadir untuk memastikan proses ini berjalan adil dan transparan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan dari audiensi tersebut. Pihak kecamatan juga belum menentukan jadwal pasti pertemuan lanjutan. Warga menyatakan akan kembali menggelar aksi jika tuntutan keterbukaan dalam proses pemilihan BPD tidak diakomodasi. (ris)
