RADARBEKASI.ID, BEKASI — Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi, Haryanto, kembali mengingatkan fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal itu disampaikannya saat menyoroti pentingnya fungsi pengawasan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, pengawasan merupakan instrumen utama agar kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah berjalan dengan baik.
“Saya pikir ini konteks yang belum berimbang, agar kebijakan-kebijakan itu benar jalannya ya harus penguatan pengawasannya juga, penguatan ini sangat relevan karena Kabupaten Bekasi punya PAD yang besar. Bukan kita mencurigai ada rawan kebocoran,” ucapnya.
Ia menyarankan agar pengawasan dimaksimalkan melalui peran seluruh anggota dewan, serta sinergi dengan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah.
Pengawasan, kata dia, tidak hanya bergantung pada wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) PAD, tetapi juga harus diperkuat melalui pengawasan langsung di lapangan oleh seluruh anggota dewan.
“Perkuat hak DPRD, harus sinergi juga dengan Inspektorat dan BPK. Bentuk tim Pansus, bentuk tim pengawasan yang spesifik. Jangan sampai ada kebocoran. Kunci penguatan di pengawasan itu ada di sistem, bukan orang. Kalau memang dibentuk Pansus PAD, tapi kalau enggak ada sistemnya percuma enggak bisa naik,” katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya digitalisasi dan transparansi dari pihak eksekutif dalam menggali sumber PAD berbasis data yang terbuka.
“Harus ada pengawasan yang berbasis data, strategi, dan berani. Intinya walaupun itu jenis digital harus ada berbasis data, sehingga data itu bisa di open management Pemerintah Kabupaten Bekasi dan anggota dewan tahu,” pungkasnya. (pra)
