RADARBEKASI.ID, BEKASI — Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan arah pembangunan 2027 akan fokus pada pemerataan fasilitas publik dan penguatan ekonomi desa.
Komitmen itu disampaikan dalam puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Selasa (8/4).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan pembangunan 2027 harus dirasakan merata oleh seluruh wilayah. Ia tidak ingin ada kesenjangan antara wilayah utara, tengah, dan selatan.
“Saya ingin di 2027 ada pembangunan yang berkeadilan. utara, tengah, selatan itu sama rata,” tegas Asep.
Asep juga memastikan setiap desa akan mendapat bantuan sekitar Rp1 miliar. Dana tersebut diharapkan menjadi penggerak pembangunan desa, baik untuk infrastruktur maupun peningkatan sumber daya manusia.
Namun ia menegaskan kondisi darurat tidak harus menunggu tahun anggaran berikutnya. Penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
“Kalau itu situasinya banjir, memang harus ada. Jangan nunggu 2027. Kalau bisa langsung dieksekusi di 2026,” katanya.
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan hasil perjuangan pemerintah desa dan masyarakat. Karena itu pemanfaatannya harus tepat sasaran dan memberi dampak nyata.
“Masa satu desa Rp1 miliar tidak bisa. Ini jerih payah kepala desa, jerih payah masyarakat. Jangan sampai Musrenbang tidak ada hasilnya,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menekankan pentingnya ketepatan dalam menentukan program prioritas. Ia meminta seluruh perangkat daerah lebih selektif dalam menyusun rencana kegiatan.
“Musrenbang 2026 untuk pembangunan 2027 kita utamakan program prioritas. Supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Endin menambahkan, efektivitas penggunaan APBD sangat ditentukan sejak tahap perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Karena itu sinkronisasi program menjadi kunci.
Di sisi lain, Pemkab Bekasi juga berupaya memperkuat pendanaan dari luar APBD. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan bantuan dari provinsi dan pusat.
Ia menyebut pada 2026 Pemkab Bekasi telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan irigasi sebesar Rp76 miliar.
“Nanti memanfaatkan bantuan keuangan baik provinsi maupun pemerintah pusat ini setelah paripurna kita dapatkan Pak Plt dengan para pimpinan dewan, dimungkinkan kalau memang kita mau mengajukan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) ini harus kita siapkan DEDnya terlebih dahulu,” katanya. (ris)
