RADARBEKASI.ID, BEKASI – Mengawali pekan pertama April 2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar apel pagi ASN di Plaza Pemda, Cikarang Pusat, Senin (6/4).
Apel dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, selaku pembina upacara. Kegiatan ini diikuti ASN dari pejabat struktural dan fungsional serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Bekasi.
Dalam amanatnya, Sekda mengajak seluruh peserta apel untuk bersyukur atas kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Ia menegaskan apel pagi bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi momentum memperkuat komitmen, konsolidasi, dan penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah.
Selanjutnya, ia menyoroti tahapan strategis perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Saat ini, Pemkab Bekasi berada pada fase krusial pembahasan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2027.
“Kita telah dan sedang melaksanakan Sidang Kelompok Musrenbang pada 2 serta 6 hingga 7 April 2026. Ini menjadi bagian penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tema pembangunan “Infrastruktur Berkeadilan untuk Konektivitas, Pelayanan Berkualitas, dan Ekonomi Berkelanjutan” harus diterjemahkan dalam program yang konkret dan berdampak. Seluruh perangkat daerah diminta menajamkan prioritas program dan kegiatan, khususnya yang bersumber dari APBD, agar lebih efisien, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Hasil forum tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 sekaligus bahan usulan dalam Musrenbang Provinsi Jawa Barat yang dijadwalkan pada 15 April 2026.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Bekasi semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada kebijakan kerja aparatur, khususnya penerapan Work From Home (WFH). Endin menjelaskan kebijakan WFH diberlakukan satu hari dalam sepekan dengan proporsi maksimal 50 persen, sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik.
“Bagi pimpinan, administrator, camat, lurah, kepala desa, pengawas, ketua tim, serta unit kerja yang melayani langsung masyarakat, tetap wajib Work From Office (WFO) 100 persen,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelayanan publik merupakan wajah pemerintah yang harus dijaga setiap saat. Karena itu, fleksibilitas kerja harus diimbangi dengan tanggung jawab dan profesionalisme tinggi. Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui Surat Edaran Bupati Bekasi dan diminta dipedomani dengan penuh tanggung jawab.
“Kita tidak boleh menurunkan kualitas layanan karena penyesuaian pola kerja,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga menekankan pentingnya penataan dan ketertiban lingkungan perkantoran Pemkab Bekasi. Lingkungan kerja yang tertib dan nyaman dinilai berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas pelayanan.
Penataan meliputi pengaturan akses keluar-masuk, peningkatan disiplin penggunaan identitas dan atribut ASN, serta sistem penerimaan tamu agar lebih tertib dan terarah. Hal ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja profesional.
Ia juga menyinggung penataan pedagang di lingkungan perkantoran. Penataan akan dilakukan secara humanis dengan tetap memperhatikan kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban.
“Penataan ini bukan untuk membatasi, tetapi menciptakan lingkungan yang lebih tertib tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan,” jelasnya.
Menutup amanatnya, Sekda mengajak seluruh perangkat daerah mendukung langkah tersebut melalui koordinasi yang baik serta menjaga integritas, disiplin, dan semangat melayani masyarakat. Ia menekankan tantangan ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan aparatur yang adaptif, inovatif, dan berdedikasi tinggi.
“Mari kita laksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab dan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesannya. (and/*)
