RADARBEKASI.ID, BEKASI – Harapan pemerintah daerah mendapat ruang fiskal lebih longgar pada 2027 belum bisa langsung terwujud. Meski pemerintah pusat dan DPR menyepakati alokasi Rp23 triliun untuk membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih harus berhitung menjaga keseimbangan anggaran.
Kebijakan pengalihan pembiayaan gaji PPPK ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta penundaan ketentuan mandatory spending belanja pegawai maksimal 30 persen dan infrastruktur minimal 40 persen belum otomatis mengubah kondisi keuangan daerah pada awal 2027. Sebab, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2027 sudah memasuki tahap akhir pembahasan.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui dampak kebijakan pusat tersebut kemungkinan baru terlihat dalam perjalanan tahun anggaran. Sementara itu, Pemkot masih dihadapkan pada tuntutan efisiensi dan kebutuhan menjaga stabilitas fiskal.
“Jadi tetap akan belum begitu berpengaruh di awal tahun, mudah-mudahan di proses perjalanannya kita lihat sampai sejauh mana,” kata Tri.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Yudianto menyebut penyesuaian belanja pegawai dilakukan secara bertahap. Porsi belanja pegawai yang pada 2026 mencapai 39 persen kini diproyeksikan turun menjadi 35 persen dalam rancangan APBD 2027.
“Itu sekarang kita sedang mencoba, kalau kemarin 2026 kita 39 persen, pada rancangan APBD tahun 2027 itu kita sudah pada posisi 35 persen. Kita secara bertahap,” ungkap Yudianto.
Porsi tersebut masih mencakup gaji PPPK penuh waktu maupun paruh waktu. Pemkot juga belum dapat menghitung dampak lanjutan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu karena aturan teknisnya belum diterbitkan.
“Kita menunggu arahan, juklak dan juknis, serta regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” tambahnya.
Dengan demikian, kepastian aturan pusat menjadi penentu ruang gerak fiskal Kota Bekasi. Hingga regulasi resmi terbit, pemerintah daerah masih harus menyusun anggaran dengan perhitungan yang hati-hati. (sur)
