RADARBEKASI.ID, BEKASI – Batas waktu bagi Dewan Pengupahan Kota (Depeko) dan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bekasi untuk membahas upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 tersisa kurang dari sepekan.
Kalangan buruh mengusulkan UMK tahun depan naik menjadi Rp6,4 juta. Sementara itu, pengusaha masih melakukan penghitungan berdasarkan formula yang telah ditetapkan pemerintah.
Rumus perhitungan hingga data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) telah disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada pemerintah daerah sebagai dasar penetapan upah minimum 2027. Dalam surat edaran tersebut, batas penetapan upah minimum provinsi (UMP) jatuh pada 21 November, sedangkan UMK paling lambat 25 November.
Dalam surat tersebut, nilai KHL Kota dan Kabupaten Bekasi ditetapkan sebesar Rp6,09 juta. Di sisi lain, serikat pekerja atau serikat buruh juga telah melakukan survei di sejumlah pasar untuk mengetahui besaran KHL di Bekasi. Hasilnya, UMK 2027 diusulkan sebesar Rp6,4 juta.
“Dari survei tersebut untuk kabupaten ketemu Rp6,4 juta, dan kota juga ketemu Rp6,4 juta,” kata Koordinator Buruh Bekasi Melawan (BBM) Sarino.
Menurut Sarino, penetapan upah minimum mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Perhitungan tersebut mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
“Terkait dengan mekanisme perhitungannya, indeks tertentunya adalah 0,5 sampai 1 sesuai dengan rujukan yang ada,” ucapnya.
Berdasarkan perhitungan tersebut, kalangan buruh mengusulkan kenaikan UMK 2027 sebesar 9 persen.
Menghadapi kondisi ekonomi global dan dalam negeri sepanjang tahun ini, Sarino menilai penetapan upah tetap harus mengacu pada regulasi. Adapun perusahaan yang berpotensi tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan dapat memanfaatkan ruang perundingan bersama serikat pekerja.
“Kalau penetapan upah pasti kita pakai regulasi, undang-undang juga memberikan ruang kepada perusahaan yang tidak sanggup. Dan kita yakin di tingkat perusahaan atau tingkat unit itu sudah memahami kondisi perusahaan masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, unsur pengusaha di Bekasi masih menghitung besaran UMK 2027. Hasil perhitungan tersebut akan disampaikan perwakilan pengusaha dalam rapat dewan pengupahan.
Ketua APINDO Kota Bekasi, Farid Elhakamy, menyebut usulan kenaikan UMK sebesar 9 persen dari kalangan buruh merupakan hak pekerja.
“Boleh saja pekerja mengeluarkan angka menurut perhitungan mereka, sementara dari pihak pengusaha juga punya hitung-hitungan berdasarkan formula dari Menaker,” ungkapnya.
Terkait kondisi perusahaan, Farid mengatakan pelaku usaha masih menghadapi tekanan akibat penurunan daya beli masyarakat dan belum stabilnya harga bahan baku. Kondisi tersebut dipengaruhi situasi geopolitik dan ekonomi global.
“Nah, kalau kondisi industri yang berat itu ditambah lagi dengan kenaikan upah yang tinggi, dikhawatirkan akan terjadi beberapa perusahaan angkat bendera putih seperti mengecilkan jenis usaha, pindah lokasi, atau tutup,” ujar Farid.
Ia juga menilai rencana pemberlakuan kewajiban menyiapkan dana cadangan pesangon berpotensi menambah beban perusahaan.
“Pengusaha tidak bisa membayangkan kalau tiba-tiba wajib harus mengeluarkan modal untuk cadangan pensiun seperti ini,” tambahnya.
Tekanan terhadap dunia usaha juga diperkirakan masih berlanjut di Kabupaten Bekasi pada tahun depan.
Ketua APINDO Kabupaten Bekasi, M Yusuf Wibisono, mengatakan tantangan yang dihadapi industri semakin kompleks. Persaingan global, perkembangan teknologi seperti digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI), serta kenaikan biaya energi dan logistik menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi daya saing perusahaan.
Menurutnya, menghadapi kondisi tersebut perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan efisiensi. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), perbaikan proses kerja, hingga penciptaan nilai tambah dalam aktivitas industri juga perlu menjadi perhatian.
Selain itu, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, salah satunya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga keberlanjutan sektor manufaktur.
“Ke depannya diharapkan kita juga harus bisa membangun hubungan industrial yang lebih baik lagi. Kita sama-sama melihat bahwa semua punya PR dan porsinya masing-masing,” ujar Yusuf.
Salah satu persoalan yang dihadapi perusahaan, lanjut Yusuf, adalah kenaikan harga bahan baku yang tidak sebanding dengan nilai jual produk. Kondisi tersebut juga dinilai berkaitan dengan daya beli masyarakat.
Menurutnya, kenaikan upah yang terlalu tinggi belum tentu berdampak positif terhadap peningkatan daya beli. Di sisi lain, beban perusahaan justru berpotensi semakin bertambah.
Perhitungan UMK 2027 dari unsur pengusaha akan dibawa perwakilan Depekab dalam rapat dewan pengupahan.
“Ini nanti akan bisa dilihat ketika tim Depekab dari masing-masing unsur mulai bernegosiasi. Kalau tidak salah minggu-minggu ini atau minggu depan akan mulai bernegosiasi,” ungkapnya.
Meski Kabupaten Bekasi masuk jajaran daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia, Yusuf menyebut isu relokasi pabrik ke daerah dengan tingkat upah lebih rendah belum banyak terjadi.
Namun, berkurangnya kesempatan kerja akibat efisiensi perusahaan perlu dicermati. Kondisi tersebut tidak hanya membuat peluang kerja semakin terbatas, tetapi juga berpotensi menyebabkan pekerja tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja.
“Isu relokasi memang tidak banyak kasus, tapi yang saat ini terjadi adalah masing-masing perusahaan ini sudah banyak melakukan efisiensi. Memang bukan pemutusan hubungan kerja, tapi kesempatan kerja itu berkurang,” tambahnya. (sur)











