RADARBEKASI.ID, BEKASI – Masyarakat kini harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, pemerintah resmi menaikan tiga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) non subsidi mulai 10 Juli, hanya BBM non subsidi jenis Pertamax Ron 92 yang tidak naik. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan kenaikan harga minyak dan gas dunia. Dibalik kebijakan ini, ada yang ekstrim akan memilih ganti mobil, ada juga ancaman kenaikan inflasi.
Kenaikan harga jual BBM dan LPG non subsidi ini berkisar Rp2 ribu. Penyesuaian terjadi pada Pertamax Turbo Ron 98 naik dari Rp14.500 per liter menjadi Rp16.200 per liter, Pertamina Dex naik dari Rp13.700 menjadi Rp16.500, dan Dexlite naik dari Rp12.950 menjadi Rp15 ribu per liter. Harga ini berlaku untuk daerah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Sedangkan untuk LPG, penyesuaian harga terjadi pada LPG 5,5 kg menjadi Rp100 ribu, LPG 12 kg naik menjadi Rp213 ribu. Harga ini berlaku untuk daerah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat.
Tercatat harga Indonesian Crude Price (ICP) untuk BBM per Juni kemarin menyentuh angka USD 117,62 per barel, lebih tinggi 37 persen dari harga ICP bulan Januari. Sedangkan harga Contract Price Aramco (CPA) untuk LPG, tren harga pada bulan Juli ini mencapai USD 725 per Metrik Ton (MT), lebih tinggi 13 persen dari rata-rata CPA sepanjang tahun 2021.
Salah satu warga Bekasi Barat, Muhammad Zein mengaku belum lama harga BBM non subsidi naik. Kenaikan kali ini jeda waktunya dinilai terlalu cepat.”Kalau pendapat saya kayaknya terlalu cepat ya, baru belum lama ini naik, sudah naik lagi,” katanya, Senin (11/7).
Selama ini, ia mengaku mengisi mobilnya dengan Pertamax Turbo. Harga Rp14.500 dinilai cukup ekonomis, tapi tidak pada harga yang baru, bisa-bisa ia akan kembali menggunakan pertalite dengan menyesuaikan jenis kendaraan yang diizinkan penggunaan penggunaan BBMnya, jika harga BBM terus naik.
Bagi pengguna mobil jenis Fortuner seperti dirinya atau kendaraan lain dengan CC lebih besar, pilihan paling tepat untuk irit adalah mengganti jenis kendaraan dengan mengesampingkan gaya hidup.
BBM dinilai sangat berpengaruh bagi aktivitas transportasi masyarakat. Pemerintah dinilai tidak bijak setelah beberapa kali kenaikan harga BBM non subsidi terjadi secara mengejutkan.”Cuma satu-satunya (cara) saya sebagai pengguna mobil yang boros, satu-satunya akan kembali ke mobil yang lebih ekonomis dan irit BBM,” tambahnya.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan bahwa Pertamina sebagai BUMN energi membuat perencanaan yang akurat antara ketahanan energi nasional dengan korporasi. Tantangan berat di sektor hilir katanya, harga keekonomian produk yang meningkat tajam, dibandingkan dengan harga jual BBM dan LPG yang ditetapkan pemerintah sangat rendah.
Per bulan Juli, BBM jenis solar dijual Rp5.510 per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai Rp18.510 per liter. Jenis BBM lain, yakni pertalite, harga jualnya masih Rp7.650 per liter sedangkan harga pasar saat ini Rp17.200.
Sedangkan Pertamax Ron 92, Pertamina masih mematok harga Rp12.500, dengan harga keekonomian pasar telah mencapai Rp17.950.”Kita masih menahan dengan harga 12.500, karena kita juga pahami kalau Pertamax kita naikkan setinggi ini, maka shifting ke Pertalite akan terjadi, dan tentu akan menambah beban negara,” kata Nicke.
Untuk LPG PSO, ia menyebut sejak tahun 2007 belum ada kenaikan harga, masih di Rp4.250 per kg. Sementara harga pasar Rp15.698 per kg, sehingga ada subsidi dari pemerintah sebesar Rp11.448 per kg.
Ekonom mengkhawatirkan kenaikan BBM dan LPG ini akan memberikan kontribusi pada inflasi, bahkan diproyeksikan menyentuh angka 5 sampai 5,5 persen pada tahun ini. Di sisi lain, kenaikan disebut tidak akan menimbulkan gejolak ekonomi.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi keputusan untuk menaikkan kedua komoditas tersebut sangat wajar jika dilakukan sesuai dengan harga keekonomian. Namun, pada saat harga turun, BBM non subsidi juga harus turun harganya.
“Bagi Pertamina, kenaikan harga BBM non subsidi bisa memperbaiki cash inflow. Sedangkan, bagi pemerintah bisa menurunkan dana kompensasi,” katanya.
Kenaikan harga kata Fahmi tidak akan menimbulkan gejolak ekonomi dan memicu inflasi. Alasannya, jumlah konsumen BBM jenis Pertamax ke atas jumlahnya kecil.
Penetapan harga Pertamax di bawah harga keekonomian dinilai sudah tepat. Bahkan, masih perlu diturunkan mendekati harga Pertalite. Hal ini perlu dilakukan untuk mendorong migrasi konsumen dari Pertalite menuju Pertamax pada saat pembatasan Pertalite dilakukan.
Sementara untuk LPG non subsidi, Fahmi menilai harus dinaikkan sesuai harga keekonomian. Distribusi LPG bersubsidi harus diubah dari distribusi terbuka menjadi distribusi tertutup agar tepat sasaran.
Selama belum dilakukan pembatasan dengan pola distribusi tertutup, kenaikan yang terjadi saat ini bisa memicu tindakan kriminal naik, dengan cara mengoplos gas dari LPG subsidi ke non subsidi.”Selama sistem distribusi gas melon belum berubah, sangat sulit pengawasan, baik konsumen yang tidak berhak menerima subsidi, maupun pengoplosan,” tambahnya.
Berbeda, Pengamat Ekonomi STIE Mulia Pratama, Mediati Saadah mengatakan bahwa inflasi akan terjadi, hal ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga dunia. Pasalnya, BBM dan LPG akan menghasilkan dampak pada harga komoditas lain, mulai dari makanan olahan.
Hal serupa terjadi pada komoditas gandum, dimana hasil olahannya juga mengalami kenaikan akibat kenaikan harga gandum dunia. Sumber utama kata Mediati, konflik yang tak kunjung berkesudahan antara Rusia dan Ukraina.
“Kalau tidak berhenti perang ya akan terus, beberapa negara sudah memasuki resesi, Amerika juga inflasinya sudah sangat tinggi. Amerika itu inflasinya nggak pernah diatas 7 persen, sudah lebih dari 7 persen Amerika itu,” ungkapnya.
Namun demikian, ia sepakat dengan kebijakan yang diambil untuk menaikkan harga BBM dan LPG non subsidi. Kebijakan ini setidaknya bisa mengurangi beban negara dalam hal pemberian subsidi.
Ia menilai, kebijakan ini bisa menjaga kondisi perekonomian Indonesia lantaran barang subsidi masih dipertahankan harganya. Dengan demikian, daya beli masyarakat ekonomi menengah kebawah masih bisa dipertahankan.
Maka perlu dilakukan pengawasan dan pembatasan pada barang bersubsidi, harus dipastikan tepat sasaran.”Anda lihat Srilangka sudah koleb, ganti penguasa, Pakistan juga sudah ganti penguasa, Bangladesh sudah mulai kekacauan,” tukasnya. (Sur)
