RADARBEKASI.ID, BEKASI – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan (AMPP) meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mencari solusi ribuan siswa yang tak tertampung di Sekolah Negeri maupun swasta dan kemungkinan terancam putus sekolah.
Puluhan mahasiswa tersebut mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi kemarin. Mereka meminta Disdik memberikan solusi bagi siswa yang tidak tertampung di SMP negeri dan swasta. Jumlah lulusan SD dan daya tampung SMP swasta ini disebut menimbulkan ambigu ditengah masyarakat.
Diketahui, total siswa lulusan SD negeri dan swasta, plus Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun ini tercatat 44.460 siswa, sementara total daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta sebanyak 35.296 siswa.
“Bahwa ada 9.164 siswa lulusan tahun ini, negeri, swasta, maupun madrasah itu tidak bisa melanjutkan (sekolah),” kata koordinator lapangan, Reza, Kamis (14/7).
Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi telah memberikan solusi berupa bantuan uang pendidikan kepada siswa miskin untuk melanjutkan sekolah di swasta, mahasiswa menilai itu bukan solusi. Jika tidak ada solusi dalam satu pekan ini, mereka mengultimatum akan mendatangi kantor Pemkot Bekasi di awal pekan nanti.
Pada aksi lanjutan nanti, mereka berencana membawa siswa yang terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikan di tingkat SMP. “Bagaimanapun swasta itu perbandingannya masyarakat sama-sama tahu, berbicara swasta banyak yang harus dikeluarkan,” tukasnya.
Sekretaris Disdik Kota Bekasi, Krisman Irwandi mengatakan bahwa pihaknya harus menerima siswa sesuai dengan daya tampung sekolah. Menurutnya, tidak mungkin sekolah menerima semua siswa lulusan SD tahun ini.
Sebanyak 9.164 siswa yang disampaikan oleh mahasiswa menurutnya adalah hasil pendataan Disdik Kota Bekasi sebelum memulai PPDB. Dimungkinkan siswa tersebut melanjutkan pendidikan ke pesantren, pindah melanjutkan pendidikan di luar kota, maupun kejar paket B.
“Jadi bukan putus sekolah, data yang 9 ribu itu adalah data yang kita hitung dari kuota SMP negeri sama swasta yang tertampung, sisa 9 ribu,” ungkapnya.
Hasil PPDB tahap satu, ada 651 kursi yang belum terisi. Hasil tahap pemenuhan daya tampung diyakini bisa memenuhi kursi kosong yang tersisa di SMP negeri.
Solusi minimnya daya tampung SMP negeri kata Krisman, Pemkot Bekasi telah membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). Penerima bantuan ini ditarget 3.500 siswa, dengan total anggaran Rp15 miliar.
Subsidi diberikan kepada siswa miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan hanya siswa yang berdomisili di Kota Bekasi, dibuktikan dengan KTP dan KK. Bantuan yang diberikan untuk membiayai uang pangkal dan uang bulanan.
“Harus ada (anggarannya), karena kan nanti banyak masyarakat yang pengen masuk gratis. Kalau nggak ada kasian,” tambahnya.
Total ada 165 sekolah swasta yang bekerjasama dengan Pemkot Bekasi. Pantauan Radar Bekasi, masih ada masyarakat yang belum memahami, kriteria, syarat, dan sekolah mana saja yang telah bekerjasama.
Siswa yang tergolong tidak mampu bisa datang ke sekolah swasta yang telah bekerjasama, kemudian sekolah yang akan mendata. Dengan catatan, dibuktikan dengan keterangan penerima bantuan sesuai DTKS. “Yang penting dia dibuktikan tidak mampu,” tukasnya.
Sementara itu, catatan pelaksanaan PPDB Kota Bekasi tahun ini adalah perbaikan sistem. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya, pelaksanaan PPDB tahun ini diklaim lebih kondusif.
“Tapi kalau bicara masalah sistem memang untuk hal ini harus terus dilakukan perbaikan-perbaikan, tahun lalu nggak ada keluhan dari anak-anak ataupun guru yang nggak diakomodir,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie.
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Kota Bekasi Asep Zamzam Subagja ikut menyuarakan, aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di gedung Disdik Kota Bekasi.
“Jangan khawatir terhadap pelaksanaan PPDB kota Bekasi 100 persen secara online, yang akan berdampak pada anak putus sekolah. Karena yang namanya sekolah itu tidak ada hanya sekolah negeri tetapi ada juga sekolah swasta. Karena tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan juga swasta,” terangnya.
Kata dia, jika calon peserta didik baru tidak bisa masuk dalam sekolah negeri, maka sesegera mungkin siswa dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah swasta. “Jika siswa terseleksi dalam sistem PPDB online negeri, maka mereka masih memiliki kesempatan belajar yang sama untuk bersekolah di swasta,” tuturnya.
BMPS juga mengistilahkan bahwa dalam pelaksanaan PPDB, tidak ada istilah kata anak akan putus sekolah. Sebab masih ada sekolah swasta yang dapat menampung anak-anak yang terseleksi.
“Saat ini kualitas pendidikan negeri dan swasta sama ko, jadi jangan khawatir jangan menganggap negeri itu yang paling bagus. Jangan takut juga dengan biaya karena melalui pemerintah siswa tingkat SMP akan mendapatkan bantuan biaya SPP. Dan BMPS pun akan ikut membantu bagi mereka siswa yang memang terkendala dalam biaya pendidikan, ” ucapnya.
Menurutnya dengan adanya aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, jangan sampai menimbulkan kecemasan baru bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya.
“Adanya demonstrasi ini jangan sampai menimbulkan kecemasan, tidak ada anak putus sekolah karena tidak masuk negeri. Karena masih ada sekolah swasta yang masih bisa menampung siswa tersebut,” tukasnya. (sur/dew).
