RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sudah 83 ribu keluarga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejak mulai dibagikan oleh Presiden akhir bulan Agustus lalu. Bantuan yang disalurkan kepada warga Bekasi harus tepat sasaran, pemerintah juga diminta untuk memperhatikan celah terjadinya penyimpangan, apalagi dikorupsi.
Total ada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, disalurkan melalui PT Pos. Data yang diterima oleh Radar Bekasi, ada 65.975 KPM yang akan menerima BLT BBM di Kota Bekasi.
Pemerintah memang tengah menggelontorkan tiga jenis Bantuan Sosial (Bansos), yakni BLT yang diberikan kepada KPM, pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta, serta subsidi transportasi yang disalurkan melalui pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Latu Har Hary sebelumnya menilai bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini tidak sebanding dengan dampak kenaikan harga akibat naiknya BBM yang akan dirasakan oleh masyarakat.
Saat BLT BBM mulai disalurkan oleh PT Pos Kantor Cabang Utama Bekasi, ia meminta BLT harus diberikan tepat kepada masyarakat yang berhak menerima. Pasalnya, pada penyaluran BLT Pandemi Covid-19 yang lalu, ada catatan bantuan tidak tepat sasaran, disalurkan kepada masyarakat yang telah meninggal dunia hingga masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi.
“Catatannya adalah harus tepat sasaran. Karena belajar dari penyaluran (bantuan) Covid-19 dua tahun yang lalu, banyak yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya, Kamis (8/9).
Ia mengingatkan data penerima bantuan yang kerap menjadi masalah dalam penyalurannya. Bantuan disalurkan berdasarkan data yang diterima oleh pemerintah pusat, bukan pengurus RT dan RW di lingkungan yang menurutnya tahu betul kondisi masyarakat.
Kalau permasalahan serupa terulang lagi, maka penyaluran BLT BBM yang sedang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan masalah di tengah masyarakat.”Pastinya akan ada kecemburuan bagi mereka yang seharusnya dapat, tapi tidak mendapatkan hak nya,” tambahnya.
Sementara itu, keputusan pemberian bantuan langsung juga dinilai tidak tepat oleh Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah. Ia menilai subsidi melekat pada barang , sesuai dengan keinginan masyarakat, bisa mendapatkan barang dengan harga murah.
Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan potensi penyimpangan dana BLT, jangan sampai dana BLT BBM dikorupsi.”Pemerintah harus melihat, jangan sampai ini menjadi ajang untuk penyimpangan, untuk dikorupsi lagi,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung kecemburuan sosial pada bantuan upah bagi pekerja dengan gaji Rp3,5 juta. Padahal menurutnya, data pemerintah belum tentu data terbaru.
Terpisah, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan PT Pos Kantor Cabang Utama Bekasi. Saat ini, Dinsos tengah menunggu penyaluran langsung oleh PT Pos kepada KPM.
“Kami sudah berkoordinasi. Karena memang BNBA dan anggaran dari pusat langsung ke kantor Pos,” kata Kabid Penanggulangan Masyarakat Miskin (Gulmakin) Dinsos Kota Bekasi, Yeyen Kusmiati.
Sampai tanggal 7 September kemarin, total BLT BBM yang telah tersalurkan sebanyak 83.608, atau baru 0,4 persen dari target. Realisasi penyaluran tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 26.549 KPM, disusul Provinsi Jawa Timur sebanyak 11.003 KPM.
“Sudah bergerak di Jawa Barat, Jawa Timur tertinggi, dan ada beberapa provinsi sudah mendekati 10.000 KPM seperti Aceh, Jakarta,” terang Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat dalam diskusi virtual bersama Ombudsman RI kemarin.
Wilayah provinsi dengan penyaluran yang masih rendah, ia mengklaim akan terus mengawasi secara ketat. Harry tidak menampik bahwa penyaluran oleh PT Pos dilapangan menemui berbagai tantangan.
Sampai tanggal 6 September, bantuan kepada 18,46 juta KPM berstatus siap salur, 89,4 persen dari target. Sisanya, 1,6 persen dalam proses pembersihan data, serta 8,9 persen masih dalam tahap persiapan untuk dilakukan pembersihan bersama PT Pos.
“Sehingga Insya Allah 20,65 juta itu dalam waktu 2 hari ini datanya sudah clear sudah cleansing,” tambahnya. (sur)
