RADARBEKASI.ID, BEKASI – Lembaga Survei Cikarang (LSC), melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, sepanjang tahun 2022 ini.
Survei dilakukan dengan metode random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 1.240 orang. Mayoritas dari responden berusia 31-40 tahun yang disurvei pada rentang waktu November-Desember 2022.
“Sampel responden sebanyak 1.240 orang ini sudah cukup memenuhi keterwakilan, apabila dibanding dengan jumlah populasi di Kabupaten Bekasi. Sedangkan tingkat margin of error, itu kurang lebih 2,89 persen,” ujar Sekretaris LSC, Dede Abdul Azis, Rabu (28/12)
Kata dia, secara umum survei yang dilakukan LSC, meliputi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pj Bupati Bekasi, kepuasan terhadap kecepatan dalam merespon keluhan masyarakat, dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.
Dede menyampaikan, dari hasil survei yang dilakukan, menunjukkan 55,81 persen responden mengaku sangat puas terhadap kinerja Pj Bupati Bekasi, 23,55 persen puas, 16,45 persen sedang, dan hanya 2,90 persen yang mengaku tidak puas, serta 1,29 persen mengaku sangat tidak puas.
“Jadi, total responden yang menjawab sangat puas dan puas terhadap kinerja Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, apabila digabungkan jumlahnya menjadi 79,36 persen,” terang Dede.
Lanjutnya, dalam survei ini, responden juga ditanya terkait kecepatan Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, dalam merespon dan menangani keluhan masyarakat.
“Hasilnya, 53,23 persen responden menjawab sangat puas, 27,10 persen puas, 14,19 persen sedang, 4,19 persen tidak puas, dan 1,29 persen sangat tidak puas,” beber Dede.
Terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di masa kepemimpinan Dani Ramdan, responden yang mengaku sangat puas 51,61 persen, 29,35 persen menyebutkan puas, 15,81 persen menilai sedang, kemudian responden yang menjawab tidak puas sebesar 3,23 persen.
“Artinya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bekasi yang dipimpin Pj Bupati Bekasi sebesar 80,96 persen,” ucapnya.
Dede berharap, kedepannya, kritik yang konstruktif, kebijakan strategis maupun langkah korektif yang akan diambil dan ditentukan oleh berbagai pihak, hendaknya berbasis data. Artinya, tidak hanya mengedepankan persepsi. Tidak hanya pemerintah daerah, oposisi maupun kritikus mesti menyadari betul peran data dan interpretasinya.
“Sangat mungkin juga bagi LSC untuk melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah, atau dinas yang ada di Kabupaten Bekasi, untuk masyarakat Kabupaten Bekasi,” tandas Dede. (and)
