RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, membahas kelayakan pasar tradisional. Sebab, dari 12 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bekasi, dinilai masih kurang laik.
Menurut Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Himawan Abror, kendala untuk melakukan revitalisasi pasar, adalah keterbatasan keuangan daerah. Namun kata politisi PPP ini, dengan gempuran ekonomi, pemerintah daerah harus bisa hadir untuk kepentingan publik.
Dirinya menilai, pasar tradisional adalah lumbung perekonomian rakyat sejak dahulu. Oleh sebab itu, harus menjadi perhatian bersama.
“Ada beberapa pembahasan terkait pasar. Salah satunya adalah bagaimana inovasi Dinas Perdagangan untuk menciptakan kelaikan pasar sebagai lumbung perekonomian rakyat,” ucap pria yang akrab disapa Tole ini.
Ia menambahkan, budaya masyarakat Kabupaten Bekasi, masih banyak yang memanfaatkan keberadaan pasar tradisional untuk kegiatan jual beli. Dengan adanya perbaikan pasar, hal itu juga dapat mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Bekasi.
“Jadi, dengan konsennya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengoptimalkan kelaikan 12 pasar yang ada, selain bisa menumbuhkan perekonomian rakyat, juga akan berdampak untuk memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat,” beber Tole.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo, mengakui tidak semua pasar tradisional milik Pemkab Bekasi berkategori laik.
Saat ini, pihaknya terus melakukan inovasi bagaimana untuk membuat kondisi pasar supaya laik, demi kenyamanan masyarakat. Baik pedagang dan pembeli.
Dengan keterbatasan anggaran, Gatot menuturkan, pihaknya akan berupaya untuk mencari anggaran atau mengajukan ke Pemerintah Pusat. Sebab kata dia, melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), ada program revitalisasi pasar.
Dimana, program revitalisasi pasar rakyat merupakan salah satu bentuk komitmen Kemendag RI untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat.
“Kami akan berupaya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Termasuk berkolaborasi dengan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi melalui aspirasi Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bekasi. Semoga saja bisa berjalan dengan baik, sehingga menciptakan pasar laik sebagai lumbung perekonomian rakyat,”harap Gatot. (and)
