RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telah mengucurkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 4,7 miliar untuk menanggulangi musibah banjir yang terjadi dalam dua pekan terakhir.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk bantuan logistik dan perbaikan saluran air yang bermasalah.
Hal itu setelah Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Status ini dinaikkan dari sebelumnya siaga darurat, setelah banjir yang kian meluas hingga hampir ke seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Hudaya menyampaikan, pencairan anggaran kedaruratan mulai dilakukan awal pekan ini.
“Pokoknya setelah dikeluarkannya penetapan bencana, kemudian anggaran disiapkan. Pada Senin (6/3), sudah mulai proses pencairan pertama sekitar Rp 2,8 miliar. Kemudian pada Selasa (7/3), dicairkan kembali sekitar Rp 1,9 miliar. Anggarannya ada di berbagai dinas, tapi pencairannya dikoordinir oleh BPBD,” beber Hudaya.
Berdasarkan informasi yang diterima, anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan, terutama bantuan logistik bagi warga terdampak. Anggaran juga dialokasikan untuk kebutuhan obat-obatan, di mana banyak warga yang mengeluhkan berbagai penyakit, lantaran terdampak banjir.
Tidak hanya itu, anggaran dialokasikan juga untuk perbaikan berbagai saluran air, karena terdapat sejumlah titik banjir akibat saluran air yang tersumbat.
“Ada berbagai bantuan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti obat-obatan dari Dinas Kesehatan, sementara dari Dinas Sosial untuk makanan. Kemudian, ada dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA BMBK) untuk perbaikan saluran air,” terang Hudaya.
Ia mengatakan, secara keseluruhan Pemkab Bekasi menyiapkan anggaran sebesar Rp 11 miliar untuk kebutuhan kegawatdaruratan yang dikhawatirkan terjadi dalam setahun ke depan.
“Awalnya yang disiapkan itu sekitar Rp 5 miliar, namun ada pergeseran anggaran untuk mengantisipasi efek yang tidak diinginkan dari bencana. Saat ini, anggaran yang disiapkan Rp 11 miliar, dan sudah disalurkan sekitar Rp 4,7 miliar,” ucapnya.
Sementara Kepala Dinas SDA BMBK, Henri Lincoln menjelaskan, pihaknya telah menerjunkan tim untuk menangani berbagai persoalan pada saluran air. Perbaikan dilakukan secara cepat, demi mengatasi sekaligus mencegah banjir kembali terulang.
“Kami sudah melakukan perbaikan untuk mencegah banjir jika kembali terulang. Fokus kami pada saluran-saluran air yang tersumbat,” tutur Henri.
Seperti diketahui, lebih dari dua pekan terakhir Kabupaten Bekasi dilanda banjir. Bahkan, banjir pernah mencapai lebih dari 100 titik di dua puluh kecamatan. Sedikitnya 60.000 warga terdampak, dan banyak diantaranya terpaksa mengungsi karena air yang terus meninggi.
Atas kondisi tersebut, status tanggap darurat pun diaktifkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi nomor HK.02.02/Kep-227-BPBD/2023 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Bekasi tahun 2023.
Berdasarkan SK tersebut, para OPD diminta mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik untuk membantu warga terdampak. Seluruh bantuan ini dikomandoi oleh BPBD Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan data Pusdalops Kabupaten Bekasi, akibat bencana banjir yang terjadi selama lebih dari dua pekan terakhir, sedikitnya 463 rumah warga rusak ringan hingga berat.
Kerusakan rumah disebabkan oleh banjir, puting beliung dan longsor yang terjadi di beberapa titik. Selain itu, sebanyak 120 gedung sekolah pun ikut terdampak. (and)
