RADARBEKASI.ID, BEKASI – Karena kesulitan mendapatkan fasilitas pendidikan, seorang siswa asal kecamatan Bantargebang membacakan surat terbuka ke Presiden Joko Widodo. Melalui video yang viral di jagat maya tersebut, siswa bernama Key ini menceritakan carut marutnya dunia pendidikan. Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi menyebut telah menyediakan bantuan kepada siswa ditengah terbatasnya bangku sekolah negeri.
Polemik pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum juga selesai, masih menjadi sorotan masyarakat hingga kelompok mahasiswa di Kota Bekasi. Berbagai indikasi kecurangan mewarnai pelaksanaan PPDB tahun ini.
“Pak Presiden, kawanku terancam nggak bisa melanjuti sekolah, karena untuk bisa tetap sekolah harus punya uang atau kenalan pejabat,” kata salah satu anak di Bantargebang, Key.
Setidaknya, ada dua pesan penting yang disampaikan oleh siswa Bantargebang ini, yakni terkait dengan masalah ekonomi, serta relasi untuk dapat terus melanjutkan pendidikan. Ada ribuan mimpi pelajar Bantargebang tertimbun sampah. Bahkan, ia mengajak Presiden Jokowi datang ke Bantargebang.
Sebelum video ini mencuat, beredar informasi dugaan pungutan kepada siswa untuk dapat masuk ke sekolah negeri di kawasan Bantargebang.
Kepala Disdik Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar mengatakan bahwa pemerintah kota berharap semua anak di 12 Kecamatan bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMP, baik negeri maupun swasta.
Ia menampik ada ribuan siswa di Bantargebang yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Total, ada 1.638 anak yang lulus Sekolah Dasar (SD) negeri dan swasta di Bantargebang.
Untuk menampung lulusan SD tersebut, terdapat empat sekolah negeri dengan saya tampung 1.803 siswa, ditambah dengan 7 SMP swasta.
“Jadi kalau melihat data diatas rasanya kurang tepat apabila ada ribuan siswa tamatan SD di Bantargebang yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP,” katanya.
Sejak tahun lalu, Pemkot Bekasi telah meluncurkan bantuan bagi siswa tidak mampu yang tidak lolos untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri tingkat. Program tersebut juga berlaku tahun ini.
Pembiayaan sekolah swasta terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSP) Rp1.190.000 per tahun bersumber dari APBN, serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Rp25 ribu per siswa setiap bulan dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Rp150 ribu per siswa setiap bulan bersumber dari APBD.
Selain itu, terdapat bantuan beasiswa bagi siswa SMP swasta di Bantargebang yang berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bantuan ini diberikan sebesar Rp2,4 juta per siswa dalam setahun.
“Ini merupakan tambahan khusus untuk siswa kurang mampu di Bantargebang melalui bantuan DKI,” tambahnya.
Untuk dapat menampung siswa yang tidak lolos di sekolah negeri, Disdik bekerjasama dengan 109 sekolah swasta yang ada di Kota Bekasi.
Terpisah, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Daradjat Kardono juga mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan sikapnya. Jika video yang viral di media sosial ini bertujuan untuk menyampaikan pesan indikasi pelanggaran pada proses PPDB, ia mempersilahkan untuk melaporkan hal ini ke ranah hukum.
“Misalkan ada pungutan-pungutan liar, ada praktek-praktek yang tidak pada tempatnya, silahkan saja dilaporkan,” ungkapnya.
Terkait dengan pelaksanaan PPDB beberapa waktu kemarin, Daradjat menilai dari sisi perencanaan sudah cukup baik. Penyimpangan pada proses pelaksanaan hampir selalu ada kata dia, pemerintah kota perlu menginventarisir dan mengevaluasi semua masalah yang ditemukan pada proses PPDB kemarin.
Terutama pada permasalahan yang berulang, harus dievaluasi agar tidak terus terjadi. Mekanisme ini harus berjalan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan PPDB di Kota Bekasi.
“Evaluasi dengan dinas itu pasti kita lakukan, kita akan menganalisis terkait dengan proses PPDB ini kemudian kita review, memberikan masukan-masukan permasalahan yang terjadi dan kemudian bagaimana upaya meningkatkan supaya semakin baik,” tambahnya.
Dalam rencana evaluasi komisi IV besama dengan Disdik Kota Bekasi tersebut, pihaknya juga akan meminta pemaparan terkait program bantuan bagi siswa yang tidak lolos di sekolah negeri yang sudah berjalan sejak tahun lalu. (Sur)
