RADARBEKASI.ID, BEKASI – Memang agak sulit untuk dibuktikan, adanya oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang bermain proyek melalui kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Namun melalui grup whatsapp, beredar sejumlah oknum terdata memiliki plotingan kegiatan yang dibiayai APBD.
Perihal tersebut seakan lumrah, namun sulit untuk dibuktikan. Tentunya hanya Aparat Penegak Hukum (APH) yang bisa membuktikan benar atau tidaknya.
“Memang hal seperti itu sudah lumrah, dan kabar burung ataupun obrolan di warung kopi adanya oknum anggota DPRD yang bermain proyek, sudah beredar luas. Namun untuk membuktikannya, kami sebagai mahasiswa sulit membuktikan, melainkan hanya bisa melakukan investigasi, dan mengkritisi lalu menyampaikan,” ujar Koordinator Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa (UPB), Vinsensius Daeli.
Pria yang akrab disapa Vincent ini mengingatkan, Anggota DPRD merupakan wakil rakyat, karena dipilih melalui proses Pemilihan Legislatif (Pileg).
“Kami berharap, agar para anggota dewan bisa lebih fokus memanfaatkan sisa masa jabatannya. Karena rakyat sangat membutuhkan sosok kenegarawanan para pejabat publik,” beber Vincent.
Sebagaimana diketahui, Anggota DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (perda). Anggaran, kewenangan dalam hal pengawasan APBD, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, serta kebijakan pemerintah daerah.
Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, membantah jika namanya disebut mendapat plotingan kegiatan yang bersumber dari APBD pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bekasi, dan itu tidak benar.
”Isu itu tidak benar,” kata Aria dengan tegas.
Pria yang juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi ini juga menyatakan, ribuan kader partainya merasa geram. Karena nama pimpinan mereka (Aria Dwi Nugraha) merasa dicatut.
”Kami akan lakukan rapat internal, sebab ada beberapa kader Gerindra yang namanya beredar. Dan kami pasti melakukan langkah konstitusi, termasuk untuk meredam amarah ribuan para kader,” ucap Aria.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir mengaku tidak mengetahui ada berapa oknum Anggota DPRD yang mendapat plotingan kegiatan dari APBD.
“Saya tidak mengetahui, dan dari mana beredar informasi tersebut,” jawabnya singkat. (and)
