RADARBEKASI.ID, BEKASI – SMP Alodia tak khawatir kekurangan siswa dengan adanya USB SMPN 62 Kota Bekasi yang baru dibuka meskipun lokasinya tak jauh. Dengan catatan, pemerintah memiliki komitmen yang jelas terhadap aturan penerimaan peserta didik baru.
Penanggung Jawab USB SMPN 62 Kota Bekasi, Deni Permadi, menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran di USB SMPN 62 mengacu pada metode yang digunakan oleh SMPN 19 Kota Bekasi.
“Proses pembelajarannya dilakukan sama dengan induknya yaitu SMPN 19 Kota Bekasi,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Jumat (18/8).
Dalam hal fasilitas, jelas Deni, USB SMPN 62 Kota Bekasi saat ini memiliki tiga rombongan belajar (rombel). Masing-masing kelas diisi sebanyak 32 siswa.
“Kami menggunakan tiga ruangan karena membuka tiga rombel, di bawah dua dan di atas satu,” jelasnya.
Lebih lanjut, dikatakan Deni bahwa mebel yang digunakan dalam proses pembelajaran merupakan mebel Sekolah Dasar (SD) yang telah dimerger oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi
Sementara, Kepala SMP Alodia Kota Bekasi, Sutriyadi, mengatakan tak mempersoalkan adanya USB SMPN 62 Kota Bekasi yang berdekatan dengan sekolahnya.
Menurutnya, pemerintah sejatinya bertanggung jawab untuk pemerataan pendidikan demi mencerdaskan generasi penerus bangsa. Namun, ia menyoroti pentingnya komitmen pemerintah dalam mengatur proses penerimaan siswa baru di sekolah negeri.
“Pemerintah tidak salah kalau tujuannya untuk melakukan pemerataan dalam mencerdaskan bangsa, namun kadang pemerintah suka goyah dengan komitmennya,” ucapnya.
Lokasi USB SMPN 62 Kota Bekasi tidak terlalu jauh dengan SMP Alodia. Terkait hal itu, Sutriyadi mengaku tak khawatir dampak memengaruhi penerimaan siswa baru ke depan.
“Tidak khawatir walaupun memang jaraknya cukup dekat dengan sekolah saya,” jelasnya.
BACA JUGA: USB SMPN 62 Kota Bekasi Berpotensi Timbulkan Kontroversi
Sebaliknya, pihaknya khawatir jika pemerintah tidak memiliki komitmen yang jelas terhadap aturan penerimaan siswa baru. “Kami tidak khawatir jika pemerintah memiliki komitmen, namun sebaliknya jika pemerintah tidak memiliki komitmen yang tegas maka akan menjadi persoalan bagi sekolah swasta,” ucapnya.
Pihaknya menginginkan pemerintah memiliki komitmen yang tegas. Jangan sampai proses penerimaan siswa baru melanggar auran.
“Ditambah tidak nggak papa, tapi punya komitmen. Kalau bukanya tiga rombel yaudah tiga rombel saja. Isinya setiap rombel 32 yaudah 32 siswa saja, jangan dilebihi sampai 40 atau 50,” terangnya.
Menurut dia, setiap tahunnya SMP Alodia. hanya membuka dua rombel. Setiap rombelnya hanya berisikan 25 siswa. Pihaknya yakin jika sekolah swasta dapat terus meningkatkan kualitasnya, maka dengan penambahan jumlah sekolah negeri tidak menjadi persoalan.
“Yang penting sekolah swasta terus meningkatkan kualitas dan pemerintah komitmen sama aturannya. Udah semua pasti akan indah sekali,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Pudio Bayu mengungkapkan tidak mempersoalkan adanya USB SMPN 62 jika pembangunannya berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Jika dilihat dari kebutuhan masyarakat dan melihat dari zonasi sekolah SMP swasta sekitarnya, yang sudah ada tidak ada masalah dan silakan kalau memang diperlukan,” ucapnya.
Dikatakannya, penerimaan siswa baru USB SMPN 62 harus berjalan secara jujur dan objektif. Menurutnya, jangan mendirikan USB untuk kepentingan golongan tertentu, melainkan harus memprioritaskan pemerataan pendidikan.
“Jangan mendirikan USB hanya mengejar kepentingan semata golongan yang dipolitisasi, apalagi jika Kadisdik tidak punya sikap dan tidak punya wibawa dalam membuat keputusan dan aturan dalam menjadikan pendidikan di Kota Bekasi yang lebih berkualitas yang katanya Kota Cerdas,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pendirian USB tentu akan sangat berpengaruh bagi sekolah swasta di sekitarnya jika sistem penerimaannya penuh dengan kecurangan. Ia pun mengaku tak heran dengan adanya penambahan USB SMPN tersebut.
“Hanya catatan saja, BMPS tidak heran Disdik bisa mendirikan USB, tanpa melibatkan BMPS untuk melakukan musyawarah,” pungkasnya. (dew)
