RADARBEKASI.ID, BEKASI – Berbagai cara dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi, yakni mulai dari pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), menyediakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan perbaikan jalan lingkungan.
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, Nurchaidir, setidaknya pada tahun ini ada 2.500 Rutilahu yang pembangunannya ditargetkan bulan November sudah rampung, dan juga sekitar 1500 an titik SPALD-S serta 800 an titik jalan lingkungan.
“Untuk memaksimalkan penurunan angka kemiskinan, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), kami mengajukan kembali pembangunan sebanyak 1.000 titik Rutilahu. Nantinya akan dibahas dengan DPRD Kabupaten Bekasi,” terang Chaidir.
Setidaknya, kata dia, untuk pembangunan Rutilahu, setiap rumah dianggarkan sebesar Rp 20 juta bagi penerima manfaat. Dengan rincian, Rp 17,5 juta untuk bahan bangunan (material) dan Rp 2,5 juta upah tenaga kerja (tukang) per satu titik Rutilahu.
Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Dwi Aria Nugraha mengungkapkan, pihaknya melalui 11 anggota DPRD yang ada, menyatukan suara melalui pandangan Fraksi Partai Gerindra, yaitu mendukung penuh untuk pembangunan Rutilahu demi kemaslahatan masyarakat.
“Sesuai hasil rapat. Fraksi Gerindra akan maksimal melakukan pembahasan mengenai penganggaran, untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya, dalam aspek infrastruktur,” ucapnya.
Lanjut Aria, saat ini di tengah masyarakat, adalah masalah ekonomi dan infrastruktur, yang menjadi aspirasi setiap bertemu dengan konstituen atau pemilih.
”Masalah pembangunan, pengangguran dan kemiskinan, sudah menjadi aspirasi yang harus kami perjuangkan. Apalagi ke depan, merupakan tahun politik. Setidaknya kami akan mendukung program-program Pemkab Bekasi yang langsung menyentuh masyarakat,” beber Aria. (and)
