Oleh S.P Ricky Tambunan*
JELANG berakhir jabatan sebagai Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto disinyalir betul-betul ngebut. Dua track dia pakai. Jalur eselon 2 Pemkot Bekasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Di eselon 2, usai melantik 11 pejabat, Tri Adhianto menyerahkan tugasnya untuk melantik tiga Dewan Pengawas (Dewas) di Perumda Tirta Patriot ke Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi.
Saat melantik 3 Dewas itu, Junaedi belum hitungan jam menjadi Sekda. Tirta Patriot merupakan salah satu BUMD Kota Bekasi yang melayani air bersih.
Terbaru, jabatan Direktur Bidang Usaha Perumda Tirta Patriot yang lowong sejak setahun terakhir, juga bakal segera terisi.
Asisten Daerah 3 Pemkot Bekasi yang menjadi panitia pelaksana seleksi jabatan Direktur Usaha, meloloskan Asri Fianti Asmar, satu-satunya calon tunggal dalam seleksi tersebut.
Pertanyaannya, seberapa mendesak mengisi jabatan Dirus? Kok buru-buru, ada apa?
Asri disinyalir merupakan pengurus salah satu parpol di Kota Bekasi. Dia diketahui baru 2 tahun bekerja di Perumda Tirta Bhagasasi, BUMD yang melayani air bersih di Pemkab Bekasi.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 pasal 57 (huruf g) tentang syarat Direksi, disebutkan bahwa calon direksi memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun dalam bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
Syarat lain, masih dalam PP 54/2017 pasal 57 (huruf l), calon anggota direksi tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif.
Dalam PP 54/2017 itu memang tidak ada larangan Perumda mengangkat seorang direksi lagi. Namun, alangkah lebih baiknya Tirta Patriot ini dikembangkan lebih maju lagi. Terlebih baru saja menjalani proses pemisahan dari Tirta Bhagasasi dalam tahun ini. Sehingga perlu fokus manajemen untuk pengembangannya.
Sejumlah pertanyaan saya mewakili pertanyaan publik. Menempatkan Asri di Tirta Patriot tersebut, apa karena itu kebutuhannya mendesak? Apakah keilmuannya sangat mumpuni? Apakah Tirta Patriot sudah dapat menghidupi dirinya sendiri, atau masih membutuhkan uluran tangan dari Pemerintah Kota Bekasi melalui APBD?
Jangan-jangan, kehadiran Asri dan sejumlah orang lainnya berlatar belakang parpol di sana justru akan membebani keuangan BUMD itu?
Sebaiknya, Tri Adhianto dapat lebih bersabar dan matang dalam menempatkan sejumlah orang di BUMD. Terlebih masa jabatannya sebagai Wali Kota Bekasi hanya tinggal hitungan jari.
(*Penulis Pengamat Kebijakan Publik dan Politik sekaligus Presidium Marhaen Indonesia 98)
