RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Adhika Dirgantara menyebut krisis air bersih yang terjadi di Kota Bekasi saat ini layak masuk dalam kategori bencana. Maka penanganannya layak ditangani sebagaimana menangani dampak bencana.
”Ini menjadi tantangan utama Pj Wali Kota Gani Muhammad yang baru dilantik kemarin. Krisis air bersih ini tidak bisa dianggap hanya sebagai berhentinya pelayanan air bersih karena air bakunya tercemar, tapi harus direspon sebagaimana layaknya bencana,” ungkap anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Adhika mengungkapkan, sebagaimana penanganan terhadap bencana, maka seluruh aparatur Pemkot Bekasi harus turun tangan. Mulai dari tingkat lurah, camat, dinas dan pejabat-pejabat terkait lainnya.
BACA JUGA: Bekasi Krisis Air Bersih
”Mendata warga masyarakat yang terdampak, memastikan pasokan air bersih, memastikan tidak menambah beban masyarakat karena mereka harus membeli air isi ulang dan memitigasi bencana air bersih serta solusinya jika peristiwa ini terjadi lagi di kemudian hari,” desak Adhika.
Karena itu, sambung Adhika, yang paling utama tugas aparatur dalam menangani bencana krisis air ini adalah memastikan warga mendapatkan pasokan air bersih terdistribusi secara merata dan tidak menambah beban masyarakat. ”Pastikan distribusinya tersalur merata kepada warga yang terdampak sehingga beban warga tidak bertambah dengan membeli air bersih dari isi ulang,” pinta Adhika.
Adhika memprediksi kemarau dan bencana krisis air bersih ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Karena itu, dibutuhkan mitigasi penanganan bencana krisis air bersih, jika terus berlanjut.
”Bukan tidak mungkin, krisis air bersih ini merembet ke wilayah lain di Kota Bekasi, bukan hanya Bekasi Utara. Maka perlu mitigasi potensi menyebarnya masalah ini ke seluruh wilayah Kota Bekasi dan mitigasi penanggulangannya ke depannya,” paparnya.
BACA JUGA: Krisis Air Bersih, Warga Beli Air Isi Ulang
”Apakah perlu membuat sumur-sumur komunal di tiap kelurahan, misalnya. Sehingga jika distribusi air bersih Tirta Patriot mengalami gangguan seperti sekarang, masyarakat masih dapat air bersih dari sumur-sumur komunal itu,” sarannya.
Politisi PKS ini menyatakan, langkah Tirta Patriot yang berhasil meminta pasokan air dari Kalimalang ke KemenPUPR itu baik, namun dibutuhkan proses yang panjang karena harus membangun intake atau pipa-pipa saluran dari Kalimalang ke Tirta Patriot. ”Saya menduga, ini membutuhkan waktu enam bulan untuk dapat berproses normal,” cetusnya.
Adhika juga mengingatkan perlunya konsentrasi penanganan air bersih, bukan hanya pada tataran penyediaan air bakunya tetapi juga juga mendorong perlunya konservasi air atau menabung air.
”Kampanye perlunya sumur resapan di tiap rumah, tempat ibadah, kantor pemerintahan, rasanya ini juga urgent untuk segera dilakukan menabung air. Sehingga tidak hanya mengandalkan Kali Bekasi dan Kalimalang sebagai sumber air bersih warga Bekasi,” tandas Adhika. (rbs)
