RADARBEKASI.ID, BEKASI – Digdaya BN Holik Qodratullah di DPRD Kabupaten Bekasi nampaknya tak menjalar ke tingkat provinsi. Nama besar politikus Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini, tak membuat dirinya menjadi superior dalam mengarungi pertarungan merebutkan kursi anggota DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX Kabupaten Bekasi, pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Berdasarkan hasil Simulasi Pemilu Radar Bekasi pertengahan Desember 2023 lalu, di Dapil Jabar IX Kabupaten Bekasi, nama BN Holik tak muncul di urutan tujuh besar sebagai Calon Legislatif (Caleg) dengan perolehan suara tertinggi pada Pileg 2024.
BN Holik tak mampu mengalahkan digdaya rekan satu partainya, Syahrir, yang dianggap sebagai penguasa Dapil Jabar IX, setelah tiga periode berturut-turut duduk di DPRD Provinsi Jabar.
“Kalau di provinsi, Gerindra itu ada nama Syahrir dan Irpan Haeroni, yang notabenenya sebagai incumbent. Jadi perjuangan BN Holik ini cukup berat,” ujar Pengamat Politik Bekasi, Roy Kamarullah, kepada Radar Bekasi.
BN Holik Qodratullah memiliki misi ganda dalam mengarungi Pileg 2024. Sebab, sebelumnya Holik memandang pertarungannya di Pileg nanti layaknya laga “Pramusim” sebelum dirinya ikut terjun ke arena Pemilihan Bupati Bekasi pada tahun yang sama, yakni 2024. Oleh karena itu Roy menilai, pertarungan BN Holik di Pemilu 2024 merupakan pertaruhan politiknya, untuk melangkah di Pilkada.
Misalkan pada langkah awal BN Holik gagal dalam pertarungannya sebagai anggota DPRD Provinsi, kemungkinan besar impian untuk mendapat rekomendasi maju di Pilkada Bekasi bakal pupus. Tentunya persaingan dengan dua petahana di internal partainya, Irpan Haeroni dan Syahrir, bukan sesuatu yang mudah. “Ya bisa hilang, kalau dia (BN Holik) tidak mampu meraih kursi DPRD Provinsi, momentum dia akan hilang. Harus legowo untuk tidak direkomendasi oleh partainya. Kalau saya melihatnya begitu,” ucapnya.
BACA JUGA: Pengamat: Waspada Hyper Regulasi!
Harusnya, Roy menuturkan, BN Holik ini bisa memanfaatkan posisinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bekasi untuk mencari simpati banyak masyarakat. Kenapa, karena arena tarung Dapil Jabar IX ini hanya mencakup Kabupaten Bekasi. Otomatis secara popularitas harus di atas Caleg-Caleg lain. Mengingat BN Holik ini termasuk sebagai Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Sejatinya tak kalah populer dengan orang lain, apalagi notabennya dari luar Kabupaten Bekasi.
Sebenarnya pertarungan di Dapil Jabar IX ini tak hanya cek ombak BN Holik, melainkan cek ombak partai, sebab banyak kandidat untuk B1 dari Partai Gerindra dengan sejumlah tokoh politiknya. Diantaranya, Obon Tabroni, Aria Dwi Nugraha, Putih Sari, termasuk Syahrir juga dapat momentum, karena sudah beberapa kali mewakili Kabupaten Bekasi di tingkat provinsi dan perolehan suaranya cukup menjanjikan. Bahkan di 2019 menghasilkan dua kursi untuk provinsi.
“Memang tolok ukur disitu (Dapil Jabar IX), untuk nyalonin Bupati Bekasi. Walaupun terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi, tapi berapa suaranya. Ini modal untuk menjadi B1 apa B2. Nanti partai akan merangking itu, siapa suara-suara terbanyak,” katanya.
Pada kesempatan ini, Roy juga berpesan agar Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, harus berhati-hati posisinya didongkel oleh rekan satu partainya, ketika gagal di tingkat provinsi dan tidak mendapat rekomendasi ke Pilkada Bekasi. “Paling dia (BN) berupaya menjadi Ketua Gerindra, menggantikan Aria, untuk periode 2024 sampai 2029 nanti,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bapilu DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Ahmad Firman menyampaikan, untuk mencalonkan diri menjadi bupati memang harus mendapatkan rekomendasi dari partai. Untuk mendapatkan rekomendasi itu, kata Firman, tidak ada syarat yang menyebutkan apabila gagal di Pileg, rekomendasi ke Pilkada Bekasi gagal. Otomatis, semua masih punya peluang untuk mendapatkan rekomendasi itu.
“Nggak ada syarat seperti itu. Artinya semua masih punya peluang. Karena di mekanisme pemberian rekom itu tidak ada syarat bahwa harus menang Pileg,” ucapnya.
Namun Firman menegaskan, keberhasilan di Pileg menjadi poin tambahan untuk mendapat rekomendasi. Secara garis besarnya, memang harus menang di Pileg apabila mau mendapatkan rekomendasi untuk maju ke Pilkada Bekasi. Mengingat, itu menjadi tolok ukur. “Itu jadi tolok ukur nanti pertarungan di Pilkada, misalkan dapat rekom nyalon Bupati,” jelasnya.
Sayangnya, BN Holik Qodratullah belum merespon konfirmasi Radar Bekasi, saat diminta tanggapan mengenai langkahnya di Pileg Provinsi Dapil Jabar IX termasuk hasil simulasi Radar Bekasi. Padahal beberapa kali telepon tersambung ke nomor kontaknya. (pra)
