RADARBEKASI.ID, BEKASI – Tak lama lagi, program subsidi angkutan umum Buy The Service (BTS) dapat dinikmati masyarakat Kota Bekasi. Ya, pada awal Maret nanti, 14 unit bus siap mengaspal dan beroperasi melayani masyarakat.
Program subsidi ini sejatinya telah berhasil diujicoba di Kota Bogor. Melihat peluang itu, Wali Kota Bekasi dan Plt Kepala BPTJ pada 4 September 2023 akhirnya duduk bersama untuk menandatangani nota kesepakatan tentang layanan angkutan umum dengan mekanisme BTS. Kemarin, kesepakatan tersebut ditindaklanjuti Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Zeno Bachtiar.
Terkait dengan operasional BTS, Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dishub Kota Bekasi, Ade Rahmat menyampaikan bahwa program ini siap meluncur pada 29 Februari dengan mendatangkan 14 unit bus. Tahun ini, Kota Bekasi mendapatkan satu koridor BTS dari BPTJ, yakni koridor kawasan Summarecon – perumahan Vida Bantargebang.
“Informasi awal untuk tarifnya gratis, sampai kapan gratisnya itu nanti tergantung sampai ada keputusan lebih lanjut,” katanya.
Lebih lanjut Ade menyampaikan bahwa kebijakan transportasi ke depan, masyarakat diarahkan untuk menggunakan layanan transportasi massal. Disamping peralihan moda dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, hal ini juga diharapkan dapat mengurai kemacetan.
Ia menyebut bahwa pihaknya telah melibatkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi. Salah satunya untuk merekrut pengemudi angkutan umum menjadi pengemudi pengemudi bus BTS.
“Nanti di tes dari persyaratan-persyaratan nya, kalau memang layak nanti bisa diarahkan jadi supir bus,” ungkapnya.
Diketahui, saat ini terdapat satu koridor layanan Bus Transpatriot, yakni koridor Terminal Bekasi – Harapan Indah (HI) dengan tarif Rp4 ribu. Dengan begitu, ada dua koridor yang akan dilayani oleh transportasi massal setelah BTS efektif beroperasi.
Lewat pernyataan tertulisnya belum lama ini Wakil Ketua Penguatan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa BTS merupakan cara penyediaan angkutan umum yang berkualitas, terkendali dan tanggap terhadap permintaan masyarakat.
Skema BTS dimunculkan oleh Ditjenhubdat Kemenhub dengan nama Teman, dan BPTJ dengan nama Program BisKita. Sebagai upaya keberlanjutan program ini, Pemda perlu menyusun langkah-langkah cerdas untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
Pemerintah juga dapat membangun kompetensi kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dengan stakeholder lainnya.
“Untuk meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum, di daerah dapat dilakukan mendorong kebijakan Push and Pull yang lebih progresif dan variatif oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Tahun ini, kata dia, Kemenhub rencananya layanan transportasi massal akan diberbagai daerah akan dibenahi, salah satunya dengan membangun lajur khusus atau Dedicated Line. Sementara di Jabodetabek, program BisKita rencananya akan dibenahi di Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor.
Penyaluran program transportasi massal ini perlu dilakukan lebih selektif. Untuk jangka panjang, diperlukan lembaga pembiayaan atau PSO angkutan umum seperti yang telah berjalan di sektor kereta api.
“Ke depan, program ini bisa diberikan ke Pemda lebih selektif, dan Pemda juga harus bersungguh-sungguh akan turut membenahi angkutan umum di daerahnya,” tambahnya. (sur)
