RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tengah melakukan kajian mendalam terkait konsep Food Estate atau lumbung pangan sebagai bagian dari strategi pengelolaan hasil panen petani di wilayah setempat.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, menyampaikan rencana pengelolaan hasil panen telah dikaji, meskipun masih perlu penyempurnaan. Pemerintah berencana menuju konsep Food Estate, namun kajian lebih lanjut diperlukan sebagai dasar perencanaan yang terarah.
“Rencana pemerintah sudah akan mengarah ke arah Food Estate. Hanya saja butuh kajian sebagai dasar pijakan, sehingga dalam perencanaan dapat terarah dan bisa memajukan perekonomian bagi para petani yang ada di Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
BACA JUGA: Petani Keluhkan Persoalan Pupuk serta Irigasi
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Nayu Kulsum menyampaikan bahwa hasil panen di Kabupaten Bekasi sekitar 500 ribu ton gabah dari luas sawah eksisting 48 ribu hektar pada 2023.
Meskipun cuaca tidak menentu, petani tetap berhasil menghasilkan panen yang signifikan. Nayu menegaskan bahwa sebagian hasil panen juga didistribusikan ke luar daerah.
“Berdasakan pendataan kami dari total eksisting 500 ribuan ton hasil panen, dari sawah seluas 48 ribuan hektar pada 2023. Hanya saja beberapa sawah memang tidak hanya diedarkan untuk wilayah Kabupaten Bekasi. Melainkan juga ke luar daerah,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Himawan Abror, mendorong pemerintah mengambil langkah strategis dengan membeli dan mengelola hasil panen. Hal itu menyusul tingginya harga beras di pasaran.
BACA JUGA: Petani Bekasi Harap Gebyar Diskon Pupuk Berlanjut
”Kondisi beras begitu tinggi harganya saat ini. Seharusnya bisa menjadi evaluasi dan menjadikan program kerja pemerintah. Salah satunya membeli dan mengelola hasil panen. Dan ketika sudah jadi beras bisa disebar dengan harga terendah kepada masyarakat di Kabupaten Bekasi,” ujar Abror.
Selain memberikan bantuan saat harga beras tinggi, langkah ini diharapkan menjadi faktor kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Untuk memastikan langkah ini mendapat dukungan regulasi, Abror mendorong kelanjutan pembahasan Raperda tentang Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Kebetulan sektor pertanian menjadi mitra Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi. Ke depan kami melakukan pembahasan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian,” jelasnya. (and)
