RADARBEKASI.ID, BEKASI – Massa yang mengatasnamakan Mahasiswa Pemuda Revolusi (MPR) mengultimatum Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk segera menyelesaikan persoalan tunggakan pembayaran gaji Pekerja Harian Lepas (PHL) Kali Asem. Bila dalam sepekan tak juga rampung, MPR mengancam akan menggelar aksi lebih besar dan menuntut Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mundur dari jabatannya.
“Seandainya dalam waktu satu Minggu itu tidak ada yang diselesaikan, maka kita arahnya bulan lagi mendesak untuk menyelesaikan, tapi kita paksa untuk mundur Pj,” tegas Koordinator MPR, Syahridin dalam aksi demonstrasinya di depan kompleks Balai Kota Bekasi, kemarin.
Syahridin mengaku tak habis pikir dengan berlarut-larutnya persoalan tunggakan gaji PHL Kali Asem. Sebab yang Ia tahu, anggaran untuk membayar gaji tersebut telah tersedia.
“Tinggal distribusinya saja yang belum. Maka dari itu kita tegaskan untuk segera didistribusikan, karena tidak mungkin teman-teman PHL itu menunggu terlalu lama dengan kondisi ekonomi mereka seperti itu,” katanya.
Diketahui, gaji PHL yang tak kunjung dibayarkan hingga bulan Juni ini membawa dampak buruk. Dari mulai perceraian hingga aksi nekat percobaan bunuh diri.
Ia bersama dengan massa yang tergabung dalam MPR meminta Pemkot Bekasi untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Dalam hal ini MPR menuntut ada penyelesaian minimal satu diantara beberapa isu yang telah disuarakan.
“Dari semua tuntutan minimal ada satu yang menghasilkan, karena tidak mungkin dalam satu minggu semuanya diselesaikan. Minimal ada satu yang diselesaikan, yang paling genting adalah pembayaran gaji PHL,” ucapnya.
Syahridin menyampaikan bahwa pihaknya telah dua kali menyampaikan persoalan ini lewat aksi demonstrasi. Aksi kedua dilakukan di depan Kantor Pemkot Bekasi pada awal pekan, Senin (3/6).
Ia menyampaikan bahwa massa membuka ruang diskusi dengan Pj Wali Kota Bekasi terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di Kota Bekasi. Massa meminta agar Pj Wali Kota Bekasi untuk terbuka berkomunikasi dengan berbagai pihak di Kota Bekasi.
Menanggapi aksi demonstrasi saat itu Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad menyampaikan bahwa Pemkot Bekasi membuka ruang penyampaian pendapat sebagai wujud demokrasi. Gani menghormati aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pada saat itu sebagai hak demokrasi yang dimiliki setiap orang.
“Ini menjadi edukasi, kita membuka ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang publik, silahkan. Tetapi jangan anarkis dan substansinya seperti apa,” katanya.
Pada hari yang sama, gaji PHL yang belum dibayarkan menjadi salah satu pembahasan antara Pj Wali Kota Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi. (sur)
