RADARBEKASI.ID, BEKASI – Volume lalu lintas di hampir seluruh ruas jalan utama Kota Bekasi setiap tahunnya terus meningkat. Kondisi ini menjadi persoalan lantaran pertumbuhan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan.
Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad menyampaikan bahwa 10 sampai 15 tahun ke depan, kemacetan akan terjadi sampai di wilayah permukiman warga jika tidak segera direncanakan solusinya.
“10 sampai 15 tahun kedepan kalau kita tidak mengambil langkah konkrit dari saat ini, mungkin nanti keluar rumah pun kita sudah macet. Dimana pembatasan kebijakan kendaraan, kebijakan perluasan jalan, panjang jalan, ini masih tetap stagnan,” ungkapnya.
Berdasarkan data statistik, panjang jalan di Kota Bekasi tahun 2023 tercatat 4.496,23 km, angka ini nampak tidak berubah selama tiga tahun belakangan. Ruas jalan tersebut berdasarkan kesenangannya dibagi dalam kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Bekasi.
BACA JUGA: Janjikan Tindak Tegas ASN Berpolitik
Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi tercatat sebanyak 2,5 juta kendaraan. Jumlah tersebut didominasi oleh sepeda motor, mencapai 2 juta unit.
Pantauan di lapangan nampak kemacetan hampir sepanjang hari terjadi di hari libur. Sementara pada hari kerja, kemacetan memuncak pada jam sibuk, pagi dan sore hari.
Kemacetan di pusat kota dan sekitarnya, nampak terjadi di beberapa titik, yakni Jalan Ir H Juanda, di perlintasan kereta api, di area stasiun Bekasi, serta di simpang Pekayon. Beberapa persoalan yang harus diselesaikan oleh Kota Bekasi diantaranya adalah ruas jalan yang tak lagi mampu menampung volume lalu lintas, transportasi massal yang belum maksimal, hingga area parkir yang belum memadai di simpul transportasi.
Kondisi ini perlu dicermati oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Tanpa solusi kongkret atas persoalan ini, titik kemacetan akan semakin meluas dan memanjang.
Selain kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan pembangunan ruas jalan, kebijakan lain yang bisa dilakukan adalah menyediakan transportasi umum, serta memastikan trotoar berfungsi sebagaimana mestinya guna memfasilitasi pejalan kaki.
BACA JUGA: Verifikasi dan Validasi Berkas PPDB Jalur Afirmasi Dimulai di Bekasi
Dalam hal ini lanjut Gani, diperlukan upaya untuk merubah Mindset masyarakat, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Dengan kondisi transportasi massal yang belum memadai, pemerintah perlu mempermudah masyarakat mengakses transportasi umum, serta memberikan kenyamanan dan kemudahan.
“Tentu dengan situasi dan kondisi transportasi umum yang saat ini seperti ini, ini tentu perlu peningkatan-peningkatan,” ucapnya.
Pekerjaan berikutnya yang harus dilakukan adalah mengembalikan fungsi trotoar yang kerap digunakan untuk parkir hingga pedagang, situasi ini membuat trotoar tidak bisa digunakan secara maksimal oleh pejalan kaki. Pemerintah perlu menata para pedagang yang saat ini menggunakan trotoar secara bertahap.
“Ini juga bukan hal yang mudah, tetapi jangan sampai kita tidak mau memulai untuk menertibkan hal tersebut. Nanti bisa kita ajak semua masyarakat sebelum kita lakukan penertiban, dialog, dan kita tata dengan baik,” tambahnya.
Pertumbuhan penduduk, pusat perekonomian, hingga kendaraan tidak asing bagi Bekasi sebagai kota metropolitan. Terlebih, letak kota Bekasi sebagai penyangga Jakarta dan daerah lintasan masyarakat dari Jakarta menuju berbagai daerah di wilayah timur pulau Jawa.
BACA JUGA: Korban Ajakan Staycation Bos di Cikarang Pertanyakan Perkembangan Kasus
Kemacetan lebih para nampak pada hari libur. Hal ini terjadi lantaran cukup banyak dihuni oleh masyarakat commuter.
“Kalau kita lihat Week Day, hari biasa, itu sebenarnya kemacetannya rata-rata saja pagi dan sore,” papar Sekertaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan.
Namun pada hari libur, lalu lintas di Kota Bekasi hampir tidak bergerak di berbagai titik. Dilihat dari karakteristik masyarakatnya, warga yang bisa hilir mudik Jakarta-Bekasi memilih untuk tetap berada di Kota Bekasi pada hari libur.
Pusat perbelanjaan hingga tempat hiburan bisa dijumpai di dalam kota, tidak perlu ke luar Kota Bekasi. Belum lagi ditambah kedatangan warga dari luar kota yang menghabiskan waktu libur di Kota Bekasi.
Untuk mengatasi ini, Pemkot Bekasi telah merancang solusi jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Dimulai dari pengaturan lalu lintas oleh petugas di titik-titik kemacetan.
“Tadi saya penguatan butir-butir (petugas) tersebut untuk bekerja secara optimal. Ini masalahnya adalah penempatan titiknya, nanti hari Rabu kita akan mengevaluasi titik-titik mana saja yang diprioritaskan untuk diperbantukan pengaturan lalu lintasnya,” ungkapnya.
Sementara untuk rencana jangka panjang, Dishub Kota Bekasi telah memasukkan beberapa usulan pembangunan pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Usulan-usulan tersebut berguna untuk menyediakan ruas jalan baru, hingga mendukung moda transportasi massal yang telah dan akan dibangun melintasi Kota Bekasi seperti LRT, MRT, dan Commuter Line.
BACA JUGA: Kompresor Meledak, Satu Pekerja Tewas di Serangbaru
Beberapa usulan yang mendesak untuk diajukan diantaranya adalah kelanjutan pembangunan Flyover Bulak Kapal, jalan Frontage Jatiasih – Jatiwarna. Kebutuhan jalan Frontage ini akan menjadi pilihan jalur yang dapat dilalui oleh masyarakat, usulan ini juga berkaitan dengan rencana pembangunan terminal tipe A di kawasan Jatiasih.
Dari sisi perencanaan, pihaknya bekerjasama dengan Bapelitbangda, DBMSDA, serta Distaru Kota Bekasi. Dalam RTRW Kota Bekasi, telah dituangkan beberapa lokasi untuk mendukung pembangunan transportasi massal oleh pemerintah pusat hingga kawasan berorientasi transit untuk mendukung penggunaan transportasi massal.
“Di RTRW itu sudah ada titik-titik TOD. Jadi mengurangi orang-orang itu menggunakan kendaraan pribadi, dari angkutan umum massal mereka langsung (terhubung), jadi sudah tidak ada kendaraan pribadi lagi,” tambahnya.
Sekedar diketahui, kemacetan lalu lintas yang terjadi di suatu daerah akan menimbulkan berbagai macam dampak bagi masyarakat. Mulai dari kesehatan mental hingga kerugian secara ekonomi. (sur)
