RADARBEKASI.ID, BEKASI – Peta koalisi partai pengusung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bekasi hampir terbaca sempurna. Peluang tiga pasangan calon terbuka lebar, kecuali peta politik berubah drastis di detik-detik akhir menjelang 27 Agustus nanti.
Tersisa empat partai politik yang belum menentukan arah koalisi, keempatnya bisa bergabung menjadi koalisi baru dengan total perolehan 18 kursi, memenuhi syarat untuk mengusung Bakal Calon (Balon) bupati dan wakil bupati. Dua nama mentereng muncul diantara empat partai tersebut, yakni Akhmad Marjuki dan Siri Qomariyah.
Sementara tujuh partai lain telah menentukan arah koalisi, dua poros sudah terbentuk dan memenuhi persyaratan untuk mengusung Balon bupati dan Wakil Bupati. Nama Ade Kuswara Kunang muncul sebagai Balon bupati di jajaran koalisi PDIP, PKS, PBB, dan PPP. Wakilnya kemungkinan besar berasal dari PKS.
Sementara di jajaran koalisi PKB, Gerindra, dan Demokrat belum ada nama yang disepakati. Meskipun demikian, ada nama Dani Ramdan yang beberapa waktu lalu telah mendapat rekomendasi dari DPP PKB.
Pengamat Politik Bekasi, Adi Susila menilai, bahwa pertarungan di Pilkada Kabupaten Bekasi bakal memunculkan banyak calon. Saat ini kata Adi, memang sudah ada dua poros yang mendeklarasikan diri untuk maju bersama dalam melakoni pertarungan merebutkan posisi orang nomor satu di Kabupaten Bekasi, bahkan satu diantaranya sudah memunculkan nama bakal calon bupati dan wakil bupati yang disokongnya.
BACA JUGA: PSI Kota Bekasi Terima Pendaftaran Delapan Kandidat untuk Pilkada
Hanya saja dalam hal ini, Adi melihat, semua masih sangat mungkin mengalami perubahan. Hal itu berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya di Pilkada Kabupaten Bekasi. Dimana menjelang pendaftaran ke KPU, koalisi yang sudah dirajut di Kabupaten Bekasi berubah setelah rekomendasi dari pimpinan partai ditingkat pusat berbeda. Mengingat penentu dari semua ini adalah pimpinan pusat.
“Kalau pengalaman di Kabupaten Bekasi itu, di detik-detik terakhir bisa berubah semua. Karena nanti penentunya dari pusat. Makanya nanti kita lihat pas pendaftaran saja, sehari sebelum pendaftaran itu masih bisa berubah semua. Karena pernah dulu kejadian seperti itu, berubah di detik-detik terkahir,” ujarnya kepada Radar Bekasi.
“Itu terjadi karena ada proses dari bawah, tiba-tiba ada yang lobi dari atas. Sehingga yang disetujui yang lobi dari atas. Jadi koalisi yang ditingkat kabupaten buyar, karena ada lobi dari atas,” sambungnya.
Kemungkinan adanya tiga poros dalam pertarungan di Pilkada Kabupaten Bekasi sangat mungkin terjadi, karena memang Golkar sebagai partai pemenang belum mendeklarasikan diri akan berlabuh kemana. Berbekal sepuluh kursi, tentunya partai berlambang pohon beringin ini akan menyokong kader di Pilkada, yang memang Ketua DPD, Akhmad Marjuki, sejak jauh-jauh hari sudah mencanangkan akan maju.
“Kalau dugaan saya bakal maju, karena dari awal targetnya maju. Terlebih sekarang Golkar menjadi pemenang di kabupaten, kemungkinan juga bakal dapat efek dari Pemilihan Gubernur (Pilgub). Misalkan di Pilgub Golkar mengusung Ridwan Kamil, karena pemilih terpengaruh pilihannya di Gubernur. Kemungkinan dia akan milih partai yang sama di kabupaten. Jadi peluang menangnya gede bangat,” jelasnya.
Keputusan DPD PKS yang berlabuh ke koalisi pengusung bakal calon bupati Ade Kuswara Kunang sudah diperhitungkan secara matang. Menurut Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa, perubahan koalisi di detik-detik menjelang pendaftaran ke KPU itu tidak pernah terjadi.
BACA JUGA: Partai Buruh “Ngotot” Dorong Asep Surya Atmaja Dampingi Ade Kuswara, PKS Tak Khawatir
Namun demikian secara personal, Budi tak menampik bahwa memang ada sebelumnya. Hanya saja secara partai itu tidak pernah terjadi.
“Kalau partai si kayanya enggak. Seinget saya dulu kita berkoalisi dengan Demokrat, Gerindra, itu pain-pain saja. Biar pun memang secara personalnya kita lihat dilapangan, ada yang berbeda. Ya mungkin hanya personal-personal saja yang saya amati. Tapi yang namanya politik dinamis, kita lihat saja nanti. Yang pasti sekarang kita yakin dengan pilihan ke PDIP, mudah-mudahan bisa membawa kemaslahatan buat masyarakat Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Nama Balon bupati dan wakil bupati masih digodog oleh koalisi PKB, Gerindra dan Demokrat. Jeda waktu sampai dengan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dimanfaatkan untuk menjaring dua nama yang akan diusung oleh koalisi.
Meskipun, beredar wacana memasangkan dua nama mentereng pada Pilkada 2024 nanti, yakni Dani Ramdan dan BN Holik. Hal ini ditepis oleh Sekertaris Bapilkada Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin.
“Semua nama kita godok, semua nama kita pilih, semua nama kita diskusikan dan segala macam. Supaya visi Gerindra, Demokrat, dan PKB tentang Bekasi itu juga sama dengan visi pilot dan co-pilot (calon bupati dan wakil bupati),” katanya.
Sampai dengan saat ini ditegaskan oleh Ridwan bahwa nama-nama yang muncul ke publik belum tentu menjadi sosok yang akan diusung. Keputusan tersebut akan diumumkan menjelang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati.
Wacana yang berkembang diapresiasi. Menurutnya, kemunculan nama-nama yang menjadi perbincangan publik membuktikan masyarakat Kabupaten Bekasi masih menaruh perhatian besar pada proses politik, dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati.
BACA JUGA: Puspa Yani Berpeluang Maju Pilkada Kota Bekasi
“Tapi biarkan kami partai bekerja, biarkan kami seluruh partai yang ada di kabupaten Bekasi, 11 partai yang ada di parlemen berfikir soal Bekasi, dan menentukan siapa nanti yang akan menahkodai Bekasi,” tambahnya.
Sementara itu Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, dan peraturan KPU, calon kepala daerah harus direkomendasikan oleh dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik.
Maka dari itu kata Jajang, partainya tak begitu khawatir dengan dinamika yang terjadi di Kabupaten Bekasi saat ini, meskipun sudah ada gerakan-gerakan dari partai politik yang menentukan kelompok, pasangan koalisi, dan sebagainya. Karena bagi partainya, itu belum menunjukan bahwa itu sesuatu yang pasti bakal diusung secara mutlak, peluang DPP menentukan rekomendasi itu pasti sangat dinamis.
“NasDem melihat apakah nanti bergabung, apakah nanti membuka poros baru, apakah justru nanti bergabung posisinya NasDem sebagai calon bupatinya, ini yang masih didiskusikan, kita belum menentukan putusan apa pun dalam posisi dinamika yang hari ini terjadi di Kabupaten Bekasi. Sampai hari ini NasDem tetap menjalani proses menuju penjajakan koalisi itu dengan mengusung kader sendiri,” jelasnya.
“Partai NasDem memberikan alternatif nama kepada DPP melalui DPW, termasuk kepada partai politik, yaitu Bu Siti Qomariyah,” sambung mantan Ketua KPU Kabupaten Bekasi ini.
BACA JUGA: Maju Pilkada Kabupaten Bekasi, Siti Qomariyah Bertekad Perjuangkan Aspirasi Warga
Dalam Pilkada 2024 ini, kata Jajang, partainya ingin menjadi salah satu partai pengusung, yang memang mengusung calon dari internal partai sendiri. Dengan tiga kursi yang didapatkan partainya, tentu harus dipertimbangkan secara matang, apakah memiliki peluang besar untuk mencalonkan kadernya menjadi calon bupati, atau cukup kadernya berada diposisi wakil bupati.
Saat ini proses itu sedang dilakukan oleh tim internal DPD Partai NasDem dengan melakukan komunikasi lintas politik. Meskipun beberapa partai politik sudah mendeklarasikan berkoalisi mengusung bakal calon tertentu. Kemudian ada juga yang sudah berkoalisi tapi tidak menyebutkan bakal calon tertentu.
“Bagi Partai NasDem hal itu merupakan sesuatu yang tidak menutup langkah kita untuk terus berkomunikasi. Ada beberapa partai yang memiliki kursi di Kabupaten Bekasi, tapi mereka belum melakukan keputusan berkoalisi. Ini juga bagian yang diajak oleh Partai NasDem berdiskusi. Termasuk dengan Golkar sudah berkomunikasi dan diskusi,” ucapnya. (pra/sur)
