RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi agar tetap memperhatikan sektor pertanian meskipun industri terus berkembang pesat. Pertanian dinilai sebagai sektor esensial yang vital untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar, menegaskan pentingnya keseimbangan antara sektor industri dan pertanian. Meskipun Kabupaten Bekasi dikenal sebagai kawasan industri besar, sektor pertanian tidak boleh diabaikan. Menurut Sunandar, pertanian harus tetap menjadi prioritas utama untuk memastikan kebutuhan dasar seperti pangan tetap terjamin.
“Kabupaten Bekasi memang dikenal dengan kawasan industri yang luas, namun kita harus memastikan bahwa sektor-sektor esensial seperti pertanian tidak terpinggirkan. Pertanian itu penting dan wajib menjadi yang utama,” ujar Sunandar.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Pecat Lima ASN
Sunandar menekankan perlunya adanya batasan yang jelas antara lahan pertanian dan kawasan industri. Ia khawatir jika batasan ini tidak ditegakkan, lahan pertanian bisa beralih fungsi dan mengancam ketahanan pangan.
“Jangan sampai batasan ini menjadi abu-abu dan sawah-sawah beralih fungsi. Kita perlu menjaga agar masalah ini tidak diabaikan,” tambahnya.
Peningkatan produktivitas pertanian menjadi isu utama, terutama dengan menipisnya lahan pertanian. Sunandar menyarankan agar dukungan pengetahuan, bahan dasar, dan teknologi digunakan untuk meningkatkan hasil produksi.
“Peningkatan produktivitas para petani harus menjadi fokus kami kepada pemerintah daerah. Meskipun Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industri besar, sektor pertanian harus tetap diperhatikan,” jelasnya.
Saat ini, produksi padi di Kabupaten Bekasi masih berkisar antara 2-3 ton per hektare, angka yang dianggap rendah. Sunandar mengungkapkan perlunya pendampingan intensif bagi petani serta update informasi untuk meningkatkan hasil pertanian. “Pendampingan dan pemberitaan terbaru sangat penting agar para petani dapat memperoleh hasil yang melimpah,” ujarnya.
BACA JUGA: Pungli Masih Terjadi di Pasar Induk Cibitung, Masyarakat Desak Pihak Berwenang Bertindak
Penyaluran pupuk subsidi juga menjadi perhatian penting. Sunandar menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pertanian harus memastikan distribusi pupuk yang sesuai dengan aturan dan kebutuhan petani.
“Saat ini ada 7.200 gabungan kelompok tani. Penyaluran pupuk harus dipastikan sampai ke petani dengan takaran yang sesuai untuk memaksimalkan hasil pertanian,” katanya.
Sunandar juga mendorong sosialisasi pertanian di kalangan warga, termasuk di perumahan. Para ibu rumah tangga dapat didorong untuk bertani di pekarangan rumah mereka. “Kami mendorong Pemkab Bekasi untuk memaksimalkan potensi pertanian di perumahan. Kelompok wanita tani dapat terlibat dalam hortikultura atau metode lainnya untuk mengembangkan potensi ekonomi baru,” pungkasnya. (and)
