RADARBEKASI.ID, BEKASI – APBN 2024 berperan sebagai shock absorber di Jawa Barat, mendukung kebijakan countercyclical di tengah ketidakpastian global.
A. Perkembangan Perekonomian sampai dengan 30 Juni 2024
1. Ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian. Geopolitik masih menjadi faktor risiko terbesar antara lain meningkatnya konflik dan friksi antarnegara (perang di Ukraina, krisis Timur Tengah, dan friksi antara AS dan Tiongkok), maraknya kebijakan industri global, peningkatan jumlah sanksi dan restriksi dagang, serta melemahnya peran institusi global.
2. Neraca perdagangan Jawa Barat bulan Mei masih melanjutkan surplus sebelumnya, di angka USD2,23 miliar. Nilai ekspor tercatat USD 3,34 miliar atau tumbuh 33,55 persen (mtom), sementara impor mencapai USD1,11 miliar atau tumbuh 18,12 persen (mtom).
3. Inflasi domestik di wilayah Jawa Barat bulan Juni terkendali, sebesar 2,38 persen (yoy) atau – 0,04 persen (mtm) dan 1,11 persen (ytd), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,77.
Penyumbang utama inflasi yoy diantaranya adalah komoditas beras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, daging ayam ras, dan cabai merah.Inflasi yoy di Kota Bekasi merupakan yang tertinggi di Jawa Barat (2,92 persen), sedangkan yang terendah di Kota Cirebon (1,43 persen).
4. Indikator Tingkat kemiskinan di Jawa Barat kondisi Maret 2024 dibanding Maret 2023 membaik. Penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 7,46 persen, turun 0,16 persen dibanding Maret 2023.
Dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3,85 juta orang, turun 39,93 ribu orang. Gini Ratio Maret 2024 sebesar 0,421, termasuk kategori ketimpangan sedang. Gini Ratio pada wilayah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan.
5. NTP dan NTUP Jawa Barat naik akibat semua subsektor alami kenaikan. NTP bulan Juni sebesar 109,9 sementara NTN sebesar 112,65. Indeks Harga diTerima Petani (It) 131,16, Indeks Harga diBayar Petani (Ib) 119,27, dan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) 116,10.
B. Perkembangan APBN sampai 30 Juni 2024
1. APBN Kembali mencatatkan surplus sebesar Rp14,153 miliar dengan total pendapatan sampai 30 Juni 2024 mencapai Rp74,57 triliun (45,57 persen) sementara total belanja mencapai Rp60,42 triliun (48,70 persen).
2. Realisasi Belanja Negara tumbuh 17,72% (yoy). Kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 25,98 persen atau senilai Rp4,89 triliun, pertumbuhan terjadi pada semua jenis belanja kecuali belanja bantuan sosial, pertumbuhan terbesar pada belanja barang sebesar 40,69 persen atau senilai 2,92 triliun.
3. Anggaran Prioritas tahun 2024 tetap dijaga dalam rangka mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas SDM, serta merespons dinamika kesehatan dan ketahanan pangan. Kontribusi fiskal APBN untuk pembangunan Jawa Barat s.d. Juni 2024 untuk realisasi belanja infrastruktur mencapai Rp112,9 triliun (26,7 persen), pendidikan Rp217,6 triliun (32,7 persen), kesehatan Rp60,3 triliun (32,2%), dan ketahanan pangan Rp26,1 triliun (22,8 persen).
4. Realisasi TKD tumbuh sebesar 12,94 persen (yoy). Pertumbuhan terjadi di semua jenis Dana kecuali DAK Fisik yang terkontraksi. Realisasi terbesar pada DAU sebesar Rp20,40 triliun yang sebagian besar merupakan penyaluran DAU Block Grant.
5. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp74,573 miliar (45,57 persen dari target APBN 2024). Pendapatan Wilayah Jabar terkontraksi sebesar 0,16 persen (yoy) atau senilai Rp120,14 triliun. Kenaikan terbesar terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan yang tumbuh 27,14 persen atau senilai Rp14,03 miliar dan PPh Non MIgas yang tumbuh sebesar 9,75 persen.
Atau senilai Rp2,82 triliun. Kenaikan Bea Masuk sebesar 28,76 persen karena terdapat importasi Bulog dan realisasi pelunasan dari hasil audit cukup signifikan.
6. Penerimaan pajak s.d. 30 Juni 2024 mencapai Rp57,299 triliun. Penerimaan pajak tahun 2024 tumbuh positif sebesar 3,04 persen (Rp1,689 triliun), dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Kanwil DJP Jawa Barat III menyumbangkan capaian penerimaan sebesar Rp14,73 triliun (tumbuh positif 5,5%).
Dari lima jenis pajak, kelompok PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar – 4,26 persen (Rp. 1,125 triliun) dibanding periode yang sama tahun lalu. Jenis pajak PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 9,75 persen (Rp2,802 triliun).
PBB mengalami pertumbuhan sebesar 27,14 persen (Rp14,03 miliar) dibandingkan periode Juni 2023. Jika dilihat dari realisasi per bulan, secara netto, pada realisasi bulan Juni 2024 sebesar Rp9,29 triliun. Lebih besar jika dibanding realisasi netto bulan Juni 2023 sebesar Rp7,63 triliun.
7. Dalam rangka penegakan kepatuhan pembayaran pajak, dilakukan lelang barang sitaan serentak di seluruh Kanwil DJP Jawa Barat. Total hasil lelang terjual hingga semester I tahun 2024 adalah sebesar Rp1,634 miliar.
8. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp13,9 triliun (38,51% dari target APBN), turun 13,58% atau Rp2,18 T yoy, dipengaruhi penurunan produksi Hasil Tembakau (HT) utama di Jawa Barat yakni SKM dan SPM Golongan I. Kanwil dan KPPBC melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 2.497 penindakan, jumlah Barang Hasil Penindakan 26,06 juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp37,49 M.
9. Total realisasi PNBP tumbuh positif sebesar 12,53% (yoy) dengan capaian 68% dari target Rp4,96 triliun. Yang dikontribusi oleh PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum.
10. Pemerintah berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat melalui alokasi anggaran berbagai kegiatan di wilayah Jawa Barat. Untuk Pengendalian Inflasi telah direalisasikan anggaran sebesar Rp900 miliar; sementara untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem realisasi mencapai Rp260,01 miliar. Upaya Penurunan Prevalensi Stunting di Jawa Barat telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran mencapai Rp77,87 miliar. Peran fiskal dalam Peningkatan Investasi hingga semester I tahun 2024 telah direalisasikan dana sebesar Rp116,02 juta.
Realisasi untuk Penurunan Tingkat Pengangguran mencapai Rp47 miliar. Untuk Penyaluran Bantuan Sosial, realisasi Bansos s.d. 30 Juni 2024 di Jawa Barat mencapai Rp8,34 triliun dengan jumlah 20.226.520 KPM yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH), Yatim Piatu (YAPI) dan Kartu Prakerja.
11. Peran Fiskal dalam Mendorong Transformasi Ekonomi Jangka Pendek di Jawa Barat hingga Pertengahan 2024, dialokasikan dalam berbagai bidang, meliputi kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, Pemilu dan infrastruktur. Antara lain untuk: Pelayanan Kesehatan dan JKN, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, BOS, BOPTN dan Beasiswa, Pembangunan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat, Pembangunan Air Baku Bendungan Kuningan, Area penyaluran benih padi, Pengamanan dan Pemantauan Pemilu, Pembangunan jalan strategis, Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga dan rumah swadaya, Pembangunan Flyover/Underpass/ Terowongan dan jembatan, dan lain-lain.
12. Sebagai kesimpulan, di tengah rambatan risiko global, kinerja perekonomian domestik dan APBN tetap terjaga baik. Dampak risiko global terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik terus diantisipasi dan dimitigasi.
Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dan memastikan konsistensi macro-policy mix dalam rangka mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. (*)
