RADARBEKASI.ID, BEKASI – Maraknya korban penipuan lowongan kerja (loker) palsu alias bodong menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Untuk mencegah bertambahnya korban, pemerintah akan membuka hotline pengaduan loker bodong yang akan diumumkan kepada publik.
Dalam acara Ngopi Bareng Komunitas (Ngobak) bersama Komunitas HRD bertajuk “Cari Kerja Lewat Info Loker Bodong, Jangan ya Dek yaa” di Cikarang Pusat, Minggu (11/8), Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengungkapkan bahwa loker bodong sangat merugikan pencari kerja.
Dani dan para HRD mengakui maraknya loker bodong. Oleh karena itu, Dani menginstruksikan jajarannya untuk membuka hotline pengaduan terkait loker bodong.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Tingkatkan PAD melalui Sektor Industri
“Saya sampaikan kepada Disnaker untuk membuka hotline setiap minggu sekali, agar ada laporan mana yang hoaks dan mana yang tidak,” ujar Dani.
Dengan adanya hotline tersebut, masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai loker bodong sehingga tidak banyak yang tertipu.
“Masyarakat akan terinformasi setiap pekannya, sehingga tidak ada lagi pencari kerja yang tertipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.
Jumlah pencari kerja tinggi seiring dengan tingginya angka pengangguran yang mencapai 206.839 jiwa pada 2023. Tingginya pengangguran diakui Dani disebabkan oleh ketidakseimbangan antara lowongan kerja dan angkatan kerja.
BACA JUGA: BUMDes Hegarmukti Tambah Titik Wifi di Situ Rawa Binong
“Lowongan kerja kita hanya 50 ribu–56 ribu setiap tahunnya. Namun, angkatan kerja berdasarkan data dari Dinas Pendidikan sekitar 150 ribuan. Tentunya ini tidak seimbang dan menjadi perhatian kami (pemerintah dan pelaku usaha),” kata Dani.
Dani menambahkan bahwa setiap pelaku usaha membawa multi efek, antara lain peluang usaha seperti katering, keamanan (security), kosan, atau kontrakan. Menurutnya, ini merupakan peluang bisnis yang perlu dikelola oleh masyarakat sekitar yang berdomisili di wilayah industri.
“Paradigma masyarakat yang berpikir bahwa bekerja itu hanya di pabrik memang harus diubah. Kerja itu tidak hanya di pabrik. Berbisnis atau berwiraswasta juga merupakan salah satu peluang kerja untuk mendapatkan penghasilan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Forum HRD Kabupaten Bekasi, RR Melani Aseaningrum, mengakui bahwa pihaknya pernah menemukan salah satu kasus terkait loker bodong. Bahkan, pernah disambangi oleh pihaknya. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah tersebut selesai di situ saja karena itu merupakan kewenangan pihak kepolisian.
BACA JUGA: Harga Pangan Tingkat Pedagang di Kabupaten Bekasi Bergejolak
“Kami akui memang ada yang memanfaatkan loker bodong di tengah tingginya angka pengangguran ini. Bahkan, kami pernah menelusuri kasus dengan adanya permintaan uang supaya bisa diterima kerja. Kami sampaikan sebagai HRD bahwa permintaan uang itu tidak ada di perusahaan. Apabila ada yang meminta bayaran untuk masuk kerja, itu sudah merupakan penipuan,” jelasnya.
Melani menyampaikan bahwa setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda. Namun, di perusahaannya, ada program untuk penyerapan tenaga kerja lokal. Sebagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, tentu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Memang harus ada kompetensi untuk bisa masuk kerja. Kami juga akan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk mencari calon tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi kerja. Jadi, setiap sekolah harus dapat memanfaatkan wilayah industri di Kabupaten Bekasi untuk mengajarkan atau melahirkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri,” ucapnya. (and)
