RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kinerja Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2024 yang tercatat defisit sebesar Rp93,4 triliun. Angka ini merupkan -0,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun hingga Juli 2024, pendapatan negara menurun sebesar 4,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp1.545 triliun. Angka ini tercatat 55,1 persen dari target yang ditetapkan tahun ini.
Untuk diketahui, defisit APBN terjadi seiring dengan pendapatan negara yang menurun, sedangkan belanja negara tercatat tumbuh signifikan.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kinerja Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2024 yang tercatat defisit sebesar Rp93,4 triliun. Angka ini merupkan -0,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun hingga Juli 2024, pendapatan negara menurun sebesar 4,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp1.545 triliun. Angka ini tercatat 55,1 persen dari target yang ditetapkan tahun ini.
Untuk diketahui, defisit APBN terjadi seiring dengan pendapatan negara yang menurun, sedangkan belanja negara tercatat tumbuh signifikan.
“Dari total postur bulan Juli, kita mengalami defisit Rp93,4 triliun, ini masih kecil dibandingkan dengan total defisit tahun ini sebesar 2,2 persen. Dari sisi keseimbangan masih positif Rp179,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (13/8/2024).
BACA JUGA: Siap-siap! Ini Peringatan Sri Mulyani Ancaman Resesi Bakal Berlanjut hingga Tahun 2024
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan hingga Juli 2024, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1.638,8 triliun atau tumbuh sebesar 12,2 persen (yoy). Belanja negara ini juga tercatat sebesar 49,3 persen dari pagu anggaran yang disiapkan pada APBN tahun ini.
Adapun rinciannya, sebesar Rp1.170,8 triliun atau tumbuh sebesar 14,7 persen (yoy). Itu artinya, sebesar 47,5 persen dari pagu anggaran yang disiapkan tahun ini sudah dibelanjakan oleh pemerintah pusat.
Dari total itu, sebesar Rp588,7 triliun atau 54 persen dari pagu anggaran sudah digunakan untuk belanja Kementerian/Lembaga untuk mendukung pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bansos, sarpras hankam, dan pembangunan infrastruktur.
“Sebesar Rp582,1 triliun atau sebesar 42,3 persen dari pagu anggaran tahun ini sudah dibelanjakan untuk subsidi, kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun,” jelasnya.
Kemudian, sebesar Rp872,8 triliun atau sebesar 74,5 persen sudah dibelanjakan dengan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Seperti untuk perlindungan sosial, termasuk bansos PKH dan Kartu Sembako.
Lalu, dibelanjakan untuk sektor pendidikan, meliputi program indonesia pintar, program KIP kuliah, BOS (Kemenag) dan BOPTN. Selanjutnya, untuk infrastruktur, kesehatan, keterjangkauan energi meliputi subsidi BBM dan subsidi LPG.
“Untuk sektor Pertanian seperti bantuan alat dan mesin pertanian pra panen (traktor, pompa air, hand sprayer, dan rice transplanter), subsidi pupuk. Terakhir, UMKM berupa subsidi bunga KUR untuk 2,8 juta debitur,” pungkasnya. (jpc)
