RADARBEKASI.ID, BEKASI – Partai Golongan Karya (Golkar) tengah diguncang “tsunami” politik. Pada Minggu (11/8) secara mengejutkan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatan ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar.
Respon kader Partai Golkar di Bekasi beragam. Sebagian menyayangkan mundurnya Airlangga di saat-saat krusial menjelang Pilkada. Terlebih, Musyawarah Nasional (Munas) yang direncanakan pada bulan Desember mendatang.
Wakil Ketua Bappilu DPC Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Son Haji, mengungkapkan bahwa dinamika yang terjadi di partainya akan segera ditindaklanjuti dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
“Saya dapat kabar, ini secepatnya dilakukan Munaslub biar Ketua Umum Partai Golkar definitif. Walaupun tidak definitif, otomatis akan diisi oleh Plt,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Minggu (11/8).
Son Haji menegaskan bahwa pengurus di Kabupaten Bekasi masih kondusif dan tetap berkomitmen mengusung Akhmad Marjuki sebagai calon Bupati Bekasi dari internal partai. Marjuki telah menerima dua kali surat tugas sebagai Ketua DPD.
“Saya sebagai Ketua Bapilu hanya menunggu hasil. Nanti hasilnya seperti apa dan bagaimana, kita tunggu kabarnya. Yang jelas, keputusan DPP kita semua akan fatsun,” tuturnya.
BACA JUGA: Airlangga Memutuskan Mundur, Pengamat Sebut Ada Benturan Kekuatan di Internal Golkar
Terpisah, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kota Bekasi, Dariyanto, juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mendengar kabar mengenai mundurnya Ketua Umum Golkar. Pengurus DPD Golkar Kota Bekasi akan menunggu keputusan selanjutnya sesuai dengan AD/ART partai, siapapun yang nantinya ditunjuk sebagai pengganti Airlangga.
“Kita tetap fatsun sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku, dan tentunya saya meyakini senior-senior kami disana adalah sosok yang mumpuni dan juga orang-orang yang berpengalaman,” katanya.
Dariyanto juga membenarkan bahwa selama kepemimpinan Airlangga, Golkar di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan, baik dalam hal perolehan suara maupun kursi legislatif. Di Kota Bekasi, jumlah kursi legislatif tetap di delapan, sementara perolehan suara partai meningkat.
Untuk Pilkada mendatang, DPD Golkar Kota Bekasi dan beberapa daerah lain di Jawa Barat masih menunggu surat rekomendasi dari DPP. Sejauh ini, baru beberapa daerah yang telah mendapatkan rekomendasi, salah satunya Depok.
Saat ditanya mengenai rekomendasi dari partai, Dariyanto meminta publik untuk bersabar. Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menerima rekomendasi adalah hak prerogatif DPP partai.
“Kami sampaikan mohon bersabar dan menunggu,” tambahnya. (sur/pra)
