RADARBEKASI.ID, BEKASI – Tensi politik meningkat jelang pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Sisa waktu 15 hari jelang pendaftaran, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi berpeluang ditinggal oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Rajutan koalisi PDIP dan PKS yang sudah sepakat mengusung Ade Kuswara dan Budi Muhammad Mustafa ”retak” setelah munculnya surat rekomendasi DPP Gerindra yang mengusung calon berbeda dengan menggandeng kader PKS.
Diketahui pada surat rekomendasi tertanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani Ketua Dewan Pembina juga Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto merekomendasikan kadernya BN Holik Qodratulloh sebagai Bakal Calon Bupati Bekasi, berdampingan dengan Faizal Hafan Farid sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Bekasi dari PKS.
Alih-alih mempertahankan koalisi, DPD PKS Kabupaten Bekasi justru menyampaikan terimakasihnya atas rekomendasi yang diberikan Pimpinan Partai Gerindra juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Saya sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Prabowo, kepada DPP Gerindra atas SK-nya dan kepercayaannya kepada salah satu kader terbaik kami di PKS Kabupaten Bekasi, Pak Faizal,” ujar Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa, kepada Radar Bekasi.
Saat ini, Budi mengatakan, bahwa partainya sedang menunggu SK dari DPP. Sebagai punggawa di tingkat daerah, dirinya akan tegak lurus dengan keputusan pimpinan partainya.
“Insya Allah akan kami akan tindaklanjuti dengan menunggu SK dari DPP. Kami akan tegak lurus. Yang pasti, kalau mesin, kader dan seluruh struktur sudah sangat siap. Kita mau sosialisasi siapa pun yang akan diperintahkan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Gerindra Rekomendasikan BN Holik Qodratulloh – Faizal Hafan di Pilkada Kabupaten Bekasi, Dua Poros Koalisi Terancam Bubar
Budi yang sebelumnya diplot untuk menjadi pendamping Ade Kuswara Kunang, secara personal sempat kaget melihat surat rekomendasi dari DPP Gerindra. Namun, sebagai kader atau prajurit di tingkat daerah, ia harus mengikuti instruksi partainya di tingkat pusat.
“Sekali lagi, saya ini kader, saya prajurit, kalau pimpinan atau komandan saya sudah bilang A, ya saya harus A dan siap menjaga serta mengamankan perintah pimpinan. Namanya juga dinamika politik. Sekarang Pak Prabowo sudah mengeluarkan SK dari DPP Gerindra kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, bang BN Holik, dengan anggota DPRD Provinsi, Pak Faizal Hafan Farid untuk maju di Pilkada,” ungkapnya.
Sambil menunggu SK dari DPP partainya, Budi mengaku, terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan calon bupati yang sebelumnya bakal bersanding bersamanya. Serta partai koalisi seperti PDI Perjuangan, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan abah kunang, sudah berkomunikasi juga dengan teman-teman koalisi Ade Berbudi. Dan mereka sangat memahami bahwa ini sudah putusan dari DPP. Saya bilang, ini baru dari Gerindra, kita tinggal nunggu SK dari DPP PKS,” katanya.
“Silaturahmi dengan teman-teman PDIP, PBB, dan PPP, alhamdulillah berjalan baik, silaturahmi kita tetap bagus,” sambungnya.
Sebelumnya, pasangan Ade Berbudi diprediksi sudah hampir 90 sampai 95 persen untuk mendapatkan rekomendasi dari DPP partai masing-masing. Saat disinggung mengenai apa yang terjadi, hingga akhirnya terjadi perubahan, politisi yang terpilih sebagai wakil rakyat di Kabupaten Bekasi ini menegaskan, bukan ranahnya untuk mempertanyakan itu kepada pimpinan partai. Pastinya yang jelas, pimpinan partainya punya pertimbangan.
“Mungkin, salah satu pertimbangan karena saya baru lulus jadi anggota dewan terpilih, setelah ikut yang ketiga kalinya di Kabupaten Bekasi. Saya punya keyakinan para pimpinan kami di DPP punya pertimbangan-pertimbangan yang matang menentukan ini,” ungkapnya.
“Kalau melihat SK dari Pak Prabowo, sepertinya iya (koalisi Gerindra-PKS), insya Allah. Makanya kita nunggu arahan dari DPP, kalau SK dari DPP kami sudah turun, berarti paten, 8+7=15, sudah bisa maju,” sambung politisi yang khas dengan kacamata putihnya ini.
Menyikapi itu, Wakil Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun mengaku sudah memprediksi bahwa PKS bakal meninggalkan partainya. Sehingga, bakal calon wakil bupati pengganti untuk pendamping Ade Kuswara Kunang sudah dipersiapkan. Beberapa opsi untuk menjadi pendamping Ade Kuswara beragam, mulai dari pensiunan PNS, tokoh masyarakat, dan lainnya.
“Pada prinsipnya PDI Perjuangan sudah bilang dari awal, kita bakal ditinggal sama PKS. Jadi kondisi seperti sekarang sudah diprediksi. Karena melihat situasi nasional yang ada namanya KIM plus. Hampir seluruh Indonesia PDI Perjuangan ini menjadi lawannya KIM plus. Kami sudah mempersiapkan calon wakil bupatinya untuk mendampingi Ade Kuswara,” ucapnya.
Politisi yang terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Pileg 2024 ini menegaskan, partainya tidak gentar dengan munculnya surat rekomendasi dari DPP Gerindra.
Sebab, Jio menilai, partainya memang sedang menunggu lawan untuk bertarung di Pilkada 2024.
“Bagi kami surat yang beredar antara Gerindra dan PKS ini, bagi kami biasa-biasa saja. Dan memang akan menjadi lawan PDI Perjuangan. Kan dari kemarin kami menunggu lawan,” tegasnya.
Jio menegaskan, partainya akan tetap mengusung calon bupati meskipun PKS keluar dari poros koalisinya. Pasalnya, dengan raihan delapan kursi, ditambah PPP 2 kursi dan PBB 1 kursi, sudah memenuhi syarat 20 persen dari jumlah kursi DPRD di Kabupaten Bekasi.
“PPP dan PBB masih setia dan kami juga masih menunggu satu partai lagi yang akan bergabung. Jadi PKS pergi, ada yang datang. Cuma kami tidak mau koalisi banyak-banyak, karena ingin membentuk bagaimana Pilkada empat pasangan calon. Kalau figur tetap Ade Kuswara,” jelasnya.
“Nggak khawatir kita ditinggal PKS, karena memang dari awal kita nggak ngajak PKS. Tapi PKS yang ingin bergabung dengan kita. Karena kursinya lebih sedikit, dia meminta wakil, ya sudah kita terima. Dari awal wakil kita targetnya bukan dari PKS, tapi dari tokoh,” tambah Jio. (pra)
