RADARBEKASI.ID, BEKASI – Atribut sosialisasi yang menampilkan foto Ade Kuswara Kunang dan Budi Muhammad Mustafa sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi 2024 masih terpasang, bahkan sebagian dalam kondisi rusak.
Ketua Satgas Jabar Putih DPD PKS Kabupaten Bekasi, Taufik Saleh, menyebutkan bahwa punggawanya telah menyampaikan bahwa koalisi dengan DPC PDI Perjuangan tidak berlanjut. Dengan demikian, atribut “Ade Kunang Berbudi” dianggap kedaluwarsa.
“Saya melihat karena ini nggak jalan, artinya APK itu sudah expired (kedaluwarsa), mau dicopot semua atau lainnya, ya memang harus turun. Kalau nggak akan membingungkan publik,” katanya.
Terkait adanya atribut yang sudah rusak, Taufik menegaskan bahwa PKS tidak mengeluarkan instruksi untuk mencopot atau merobek atribut tersebut, karena partainya bukan yang memasangnya. Ia menduga pemasangan atribut tersebut merupakan inisiatif dari warga atau relawan.
“Jadi seluruh APK itu secara official bukan PKS yang pasang. Sejak awal memang PKS tidak memproduksi alat-alat sebagai media sosialisasi. Satu pun belum ada yang kita produksi secara ofisial,” tegasnya.
“Kita si santai saja, PKS sudah nggak pakai hati politik. Per hari ini sudah keluar rekom dari Gerindra untuk BN Holik dan bang haji Faizal. Tinggal kita menunggu rekom dari DPP PKS sekitar satu dua hari ini,” sambungnya.
Sementara, Ketua Bappilu DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Jiovanno Nahampun, menegaskan bahwa pihaknya tidak menginstruksikan perusakan tersebut. Jio justru menduga atribut tersebut dirusak oleh kader PKS.
BACA JUGA: Ditinggal PKS, PDIP Siapkan Pendamping Baru Ade Kuswara Kunang di Pilkada Kabupaten Bekasi
“Dari PDI Perjuangan nggak ada yang namanya menginstruksikan untuk merobek banner-banner Ade Kunang Berbudi. Ini mungkin kekecewaan kader-kader PKS, karena kader-kader PKS menginginkannya Budi yang menjadi calon wakil bupatinya. Itu yang kita dapat kabar dari sebelum-sebelumnya,” tegasnya.
Menurut Jio, pemasangan atribut tersebut bukan merupakan inisiatif dari PDI Perjuangan, melainkan kemungkinan merupakan gerakan relawan. Ia menegaskan bahwa selama surat rekomendasi belum keluar, PDI Perjuangan belum akan menginstruksikan pencopotan atribut tersebut
“Kita belum menginstruksikan mencopot itu, tapi ketika rekomendasi keluar, PDI Perjuangan sudah mengusung calon bupati dan wakil bupatinya, baru kita instruksikan Satgas untuk mencopot itu semua,” ungkap politisi yang terpilih sebagai wakil rakyat di Kabupaten Bekasi ini. (pra)
