RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai belum berjalan secara optimal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di desa.
Pengamat Kebijakan Publik, Gunawan, mengungkapkan bahwa kondisi Bumdes di Kabupaten Bekasi masih jauh dari maksimal. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh dua hal.
Pertama, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah desa dan pengurus Bumdes, yang belum memadai. Kedua, tidak adanya ketelitian dalam mencari potensi desa untuk pengelolaan ekonomi masyarakat.
“BUMDes yang ada di Kabupaten Bekasi dapat dikatakan gagal,” ujar Gunawan, Rabu (28/8).
Berdasarkan catatan Radar Bekasi, dari 179 desa di Kabupaten Bekasi, hanya 174 yang memiliki BUMDes. Dari 174 BUMDes, hanya 111 yang berstatus aktif, sedangkan 63 lainnya tidak aktif.
BACA JUGA: BUMDes Hegarmukti Tambah Titik Wifi di Situ Rawa Binong
Gunawan menegaskan bahwa BUMDes yang tidak aktif tidak mungkin dibubarkan, melainkan didukung agar dapat berfungsi kembali.
“Dibubarkan tidak mungkin. BUMDes perlu dihidupkan dengan dukungan karena secara regulasi sudah jelas, termasuk adanya Peraturan Pemerintah yang menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja,” katanya.
Menurut Gunawan, sebenarnya apabila berinovasi sudah jelas ada penyertaan modal dari anggaran dana desa. Kemudian secara regulasi sudah jelas ada payung hukumnya.
:Secara anggaran sudah ada dan fasilitas mudah didapat. Oleh karena itu, perlu reformasi dalam pelatihan dan pembinaan pengelolaan BUMDes,” tambahnya.
Gunawan menyebutkan bahwa di Kecamatan Cikarang Timur, BUMDes juga belum ada yang berperan aktif dalam menumbuhkan perekonomian. “Ini perlu dikritisi untuk menjaga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyarankan agar desa memanfaatkan potensi pertanian, seperti mengelola padi dari sawah hingga menjadi beras untuk dijual.
BACA JUGA: Hanya 111 BUMDes Aktif di Kabupaten Bekasi
“Beberapa desa masih memiliki lahan sawah luas. Melalui BUMDes, padi bisa diolah menjadi beras dan dipasarkan di wilayah desa tertentu. Ini bisa membantu menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi yang masih dikenal sebagai daerah agraris,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Tim Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi, Chabib Soleh, mengakui bahwa BUMDes saat ini belum berjalan secara optimal. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi desa, pihaknya akan menggandeng Inspektorat untuk pembekalan administrasi.
“Kami akan melibatkan Inspektorat dalam pembukuan dan perencanaan administrasi, karena masih banyak SDM yang belum memahami pembuatan pertanggungjawaban. Akibatnya, banyak BUMDes yang belum mendapatkan anggaran untuk pengembangan ekonomi,” kata Chabib.
Ketua BUMDes Hegarmukti, Saepudin, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya memanfaatkan potensi alam di Desa Hegarmukti. Saat ini, pihaknya tengah mendapatkan pelatihan tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran desa.
“Sejak saya menjadi Ketua BUMDes, kami telah menerima dana desa dua kali. Rp 25 juta pada 2022 dan Rp100 juta pada 2023. Namun, tahun ini kami belum menerima dana,” ungkap Saepudin.
Untuk 2024, Saepudin menyatakan bahwa pihaknya masih mendokumentasikan laporan pertanggungjawaban. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun warung dan fasilitas destinasi wisata.
“Kami berharap ada event terkait kegiatan ekonomi rakyat. BUMDes diharapkan bisa menjadi ajang silaturahmi dan bertukar gagasan dalam menumbuhkan ekonomi desa,” tutupnya. (and)
