RADARBEKASI.ID, BEKASI – Berbagai program telah disusun untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah, salah satunya yang tidak boleh ketinggalan di Bekasi adalah pendidikan. Namun, pendidikan gratis dan penambahan jumlah sekolah negeri saja belum cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Pengamat Pendidikan, Tengku Iman Kobul Yahya menyampaikan ada beberapa hal yang seringkali luput dari perhatian pemerintah daerah. Dimulai dari mutu pendidikan, integrasi pendidikan dengan pembangunan kota lainnya, serta sarana dan prasarana di luar gedung sekolah.
Gejala yang mulai terlihat saat ini kata Imam, minat masyarakat terhadap sekolah negeri perlahan pudar, sulitnya akses siswa dari rumah menuju sekolah, serta pelanggaran lalu lintas.
Mutu pendidikan berkaitan erat dengan delapan standar pendidikan, salah satu aspeknya adalah akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah di wilayah Kota maupun Kabupaten Bekasi belum merata, terutama di wilayah Kabupaten Bekasi masih terfokus di daerah perkotaan dan padat penduduk. Dua komponen penting yang sulit sekali terpenuhi dengan baik adalah sarana dan prasarana sekolah, serta kompetensi guru.
“Salah satu di proses akreditasi yang sangat sulit itu sarana dan prasarananya untuk penunjang, sama kompetensi guru,” katanya.
Sarana dan prasarana sulit terpenuhi lantaran pendistribusiannya, sekolah harus mendapat dukungan dari anggota legislatif maupun pejabat tinggi di tingkat kota atau kabupaten agar pembangunan sarana bisa terwujud.
Sedangkan untuk guru, Bekasi dalam beberapa tahun terakhir kekurangan guru. Persoalan ini menambah pelik upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
“Agar persoalan itu selesai harusnya ya namanya calon wali kota, calon bupati, dan wakilnya itu harus mengerti (persoalan pendidikan),” ucapnya.
BACA: Pendidikan Karakter jadi Prioritas di SMPN 34 Kota Bekasi, Sebulan Siswa Raih 31 Penghargaan
Pemerataan guru juga perlu menjadi perhatian guna menghapus stigma sekolah favorit yang dicita-citakan oleh dunia pendidikan saat ini.
Segala upaya terkait dengan dunia pendidikan kata Imam, harus dituangkan dalam penjabaran visi dan misi. Dijalankan secara bertahap dan terintegrasi dengan dinamika pembangunan kota lima tahun kedepan.
Integrasi pembangunan kota dengan dunia pendidikan dinilai penting. Sebagai contohnya kata Imam, akses transportasi saat ini tidak memadai pada saat unit sekolah baru rata-rata dibangun di kawasan perumahan.
“Sarana dan prasarana yang lain itu seharusnya terintegrasi dengan pembangunan pendidikan,” ungkapnya.
Pembangunan di sektor transportasi salah satunya. Transportasi untuk siswa berupa bus sekolah penting melihat dinamika pembangunan saat ini.
Tak ayal, siswa terpaksa melanggar peraturan lalu lintas dengan berkendara di bawah syarat usia untuk memiliki SIM. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dari kesibukan orangtua di Bekasi sehingga tidak bisa mengantar atau menjemput anaknya.
Minimal dalam waktu lima tahun kedepan, Kota dan Kabupaten Bekasi minimal memiliki 60 unit bus sekolah, beroperasi di semua kecamatan. Sehingga rata-rata per tahun bus sekolah yang mesti dibeli sebanyak 12 unit.
“Target bus sekolahnya 60 unit lima tahun ke depan untuk Kota dan Kabupaten Bekasi. Bisa kok, 60 unit itu dibagi lima, berarti 12 unit setahun,” tambahnya.
Kepala daerah juga tidak boleh tutup mata dengan pendidikan di luar kewenangannya, yakni SMA/K dan SLB yang saat ini ada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun menjadi kewenangan pemerintah di tingkat provinsi, satuan pendidikan tersebut ada untuk mendidik anak-anak di Bekasi.
Dalam hal ini, kepala daerah perlu membangun kepedulian dan komunikasi intensif dengan pemerintah di tingkat provinsi. Salah satu catatan untuk satuan pendidikan di tingkat SMA/K adalah jumlah sekolah negeri yang dirasa masih kurang memadai. (sur)
